PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA MELALUI DIPLOMASI   Leave a comment

Perjuangan Diplomasi

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan di meja perundingan atau perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi dilakukan, misalnya dengan mencari dukungan dunia internasional dan berunding langsung dengan Belanda.

A. Mencari dukungan internasional

Perjuangan mencari dukungan internasional lewat PBB dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan langsung dilakukan dengan mengemukakan masalah Indonesia di hadapan sidang Dewan Keamanan PBB. Tindakan tidak langsung dilakukan melalui pendekatan dan hubungan baik dengan negara-negara yang akan mendukung Indonesia dalam sidang-sidang PBB. Negara-negara yang mendukung Indonesia antara lain sebagai berikut.

􀂐 Australia

Australia bersedia menjadi anggota Komisi Tiga Negara. Australia juga mendesak Belanda agar menghentikan operasi militernya di Indonesia. Australia berperan dalam membentuk opini dunia internasional untuk mendukung Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB.

􀂐 India

India merupakan salah satu negara yang mengakui kedaulatan Indonesia dalam forum internasional. India juga mempelopori Konferensi Inter-Asia untuk mengumpulkan dukungan bagi Indonesia. Konferensi Inter-Asia dilaksanakan pada tahun 1949.

􀂐 Negara-negara Liga Arab

Negara Mesir, Lebanon, Suriah, dan Saudi Arabia mengakui kedaulatan Indonesia. Pengakuan ini mempengaruhi pandangan internasional terhadap Indonesia.

􀂐 Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB

Para tokoh politik Indonesia mengadakan pendekatan dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Pendekatan yang dilakukan Sutan Syahrir dan Haji Agus Salim dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada bulan Agustus 1947 berhasil mempengaruhi negaranegara anggota Dewan Keamanan PBB untuk mendukung Indonesia.

B. Berunding dengan Belanda

Indonesia juga mengadakan perundingan langsung dengan Belanda. Berbagai perundingan yang pernah dilakukan untuk menyelesaikan konflik Indonesia- Belanda misalnya: Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Persetujuan Roem-Royen, Konferensi Inter-Indonesia, dan Konferensi Meja Bundar.

a. Permulaan perundingan-perundingan dengan Belanda (10 Februari 1946)

Panglima AFNEI (Letnan Jenderal Christison) memprakarsai pertemuan Pemerintah RI dengan Belanda untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dan RI. Serangkaian perundingan pendahuluan di lakukan. Archibald Clark Kerr dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai penengah. Perundingan dimulai pada tanggal 10 Februari 1946. Pada awal perundingan, H.J. van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda. Kemudian pada tanggal 12 Maret 1946, pemerintah Republik Indonesia menyampaikan pernyataan balasan.

b. Perundingan di Hooge Veluwe (14–25 April 1946)

Setelah beberapa kali diadakan pertemuan pendahuluan, diselenggarakanlah perundingan resmi antara pemerintah Belanda dengan Pemerintah RI untuk menyelesaikan konflik. Perundingan dilakukan di Hooge Veluwe negeri Belanda pada tanggal 14 – 25 April 1946. Perundingan mengalami kegagalan.

c. Perundingan gencatan senjata (20–30 September 1946)

Banyaknya insiden pertempuran antara pejuang Indonesia dengan pasukan Sekutu dan Belanda mendorong diadakannya perundingan gencatan senjata. Perundingan diikuti wakil dari Indonesia,Sekutu, dan Belanda. Perundingan dilaksanakan dari tanggal 20 – 30 September 1946. Perundingan tidak mencapai hasil yang diinginkan.

d. Perundingan RI dan Belanda (7 Oktober 1946)

Lord Killearn berhasil membawa wakil-wakil Pemerintah Indonesia dan Belanda ke meja perundingan. Perundingan berlangsung di rumah Konsul Jenderal Inggris di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1946. Delegasi Indonesia diketuai Perdana Menteri Sutan Syahrir. Delegasi Belanda diketuai oleh Prof. Schermerhorn. Dalam perundingan tersebut, masalah gencatan senjata yang gagal perundingan tanggal 30 September 1946 disetujui untuk dibicarakan lagi dalam tingkat panitia yang diketuai Lord Killearn.

Perundingan tingkat panitia menghasilkan persetujuan gencatan senjata sebagai berikut.

  • Gencatan senjata diadakan atas dasar kedudukan militer pada waktu itu dan atas dasar kekuatan militer Sekutu serta Indonesia.
  • Dibentuk sebuah Komisi Bersama Gencatan Senjata untuk masalah-masalah teknis pelaksanaan gencatan senjata.

Di bidang politik, delegasi Pemerintah Indonesia dan komisi umum Belanda sepakat untuk

menyelenggarakan perundingan politik “secepat mungkin”.

e. Perundingan Linggarjati (10 November 1946)

Sebagai kelanjutan perundingan-perundingan sebelumnya, sejak tanggal 10 November 1946 di Linggarjati di Cirebon, dilangsungkan perundingan antara Pemerintah RI dan komisi umum Belanda. Perundingan di Linggarjati dihadiri oleh beberapa tokoh juru runding, antara lain sebagai berikut:

  • Inggris, sebagai pihak penengah diwakili olehLord Killearn.
  • Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir (Ketua), Mohammad Roem (anggota), Mr. Susanto Tirtoprojo, S.H. (anggota), Dr. A.K Gani (anggota).
  • Belanda, diwakili Prof. Schermerhorn (Ketua), De Boer (anggota), dan Van Pool (anggota).

Perundingan di Linggarjati tersebut menghasilkan keputusan yang disebut perjanjian Linggarjati. Berikut ini adalah isi Perjanjian Linggarjati.

  • Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda sudah harusmeninggalkan daerah de facto paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949.
  • Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Serikat dengan nama RIS. Negara Indonesia Serikat akan terdiri dari RI, Kalimantan dan Timur Besar. Pembentukan RIS akan diadakan sebelum tanggal 1 Januari 1949.
  • RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia- Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua. Perjanjian Linggarjati ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada tanggal 25 Maret 1947 dalam suatu upacara kenegaraan di Istana Negara Jakarta.

Perjanjian Linggarjati bagi Indonesia ada segi positif dan negatifnya.

  • Segi positifnya ialah adanya pengakuan de facto atas RI yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera.
  • Segi negatifnya ialah bahwa wilayah RI dari Sabang sampai Merauke, yang seluas Hindia Belanda dulu tidak tercapai.

f. Melibatkan Komisi Tiga Negara

Pada tanggal 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah Komisi Jasa Baik. Komisi ini kemudian terkenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara. Anggota KTN terdiri dari Richard Kirby (wakil Australia), Paul van Zeeland (wakil Belgia), dan Frank Graham (wakil Amerika Serikat). Dalam pertemuannya pada tanggal 20 Oktober 1947, KTN memutuskan bahwa tugas KTN di Indonesia adalah untuk membantu menyelesaikan sengketa antara RI dan Belanda dengan cara damai. Pada tanggal 27 Oktober 1947, KTN tiba di Jakarta untuk memulai pekerjaannya.

g. Perjanjian Renville (8 Desember 1947 – 17 Januari 1948)

KTN berusaha mendekatkan RI dan Belanda untuk berunding. Atas usul KTN, perundingan dilakukandi tempat yang netral, yaitu di atas kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat “USS Renville”. Oleh karena itu, perundingan tersebut dinamakan Perjanjian Renville.

Perjanjian Renville dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Hasil perundingan Renville disepakati dan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Yang hadir pada perundingan di atas kapal Renville ialah sebagai berikut.

  • Frank Graham (ketua), Paul van Zeeland (anggota), dan Richard Kirby (anggota) sebagai mediator dari PBB.
  • Delegasi Indonesia Republik Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin (ketua), Ali Sastroamidjojo (anggota), Haji Agus Salim (anggota), Dr. J. Leimena (anggota), Dr. Coa Tik Ien (anggota), dan Nasrun (anggota).
  • Delegasi Belanda Belanda diwakili oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo (ketua), Mr. H.A.L. van Vredenburgh (anggota), Dr. P. J. Koets (anggota), dan Mr. Dr. Chr. Soumokil (anggota).

Perjanjian Renville menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut.

  • Penghentian tembak-menembak.
  • Daerah-daerah di belakang garis van Mook harus dikosongkan dari pasukan RI.
  • Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui plebisit terlebih dahulu.
  • Membentuk Uni Indonesia-Belanda. Negara Indonesia Serikat yang ada di dalamnya sederajat dengan Kerajaan Belanda. Persetujuan Renville ditandatangani oleh Amir Syarifuddin (Indonesia) dan Abdulkadir Wijoyoatmojo (Belanda).

Perjanjian ini semakin mempersulit posisi Indonesia karena wilayah RI semakin sempit. Kesulitan itu bertambah setelah Belanda melakukan blockade ekonomi terhadap Indonesia.

Itulah sebabnya hasil Perjanjian Renville mengundang reaksi keras, baik dari kalangan partai

politik maupun TNI.

  • Bagi kalangan partai politik, hasil perundingan itu memperlihatkan kekalahan perjuangan diplomasi.
  • Bagi TNI, hasil perundingan itu mengakibatkan harus ditinggalkannya sejumlah wilayah pertahanan yang telah susah payah dibangun.

h. Resolusi DK PBB (28 Januari 1949)

Berkaitan dengan agresi militer Belanda II, pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi. Isi dari resolusi itu ialah sebagai berikut.

  • Belanda harus menghentikan semua operasi militer dan pihak Republik Indonesia diminta untuk menghentikan aktivitas gerilya. Kedua pihak harus bekerja sama untuk mengadakan perdamaian kembali.
  • Pembebasan dengan segera dan tidak bersyarat semua tahanan politik dalam daerah RI oleh Belanda sejak 19 Desember 1948.
  • Belanda harus memberikan kesempatan kepada  pemimpin RI untuk kembali ke Yogyakarta dengan segera. Kekuasaan RI di daerah-daerah RI menurut batas-batas Persetujuan Renville dikembalikan kepada RI.
  • Perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan dasar Persetujuan Linggarjati, Persetujuan Renville, dan berdasarkan pembentukan suatu Pemerintah Interim Federal paling lambat tanggal 15 Maret 1949. Pemilihan Dewan Pembuat Undang Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949.
  • Komisi Jasa-jasa Baik (KTN) berganti nama menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia (United Nation for Indonesia atau UNCI). UNCI bertugas untuk: membantu melancarkan perundinganperundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah RI, mengamati pemilihan, mengajukan usul mengenai berbagai hal yang dapat membantu tercapainya penyelesaian.

i. Perjanjian Roem-Royen (17 April – 7 Mei 1949)

Sejalan dengan perlawanan gerilya di Jawa dan Sumatra yang semakin meluas, usaha-usaha di bidang diplomasi berjalan terus. UNCI mengadakan perundingan dengan pemimpin-pemimpin RI di Bangka. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 Maret 1949 memerintahkan UNCI untuk membantu pelaksanaan resolusi DK PBB pada tanggal 28 Januari 1949. UNCI berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan. Pada tanggal 17 April 1949 dimulailah perundingan pendahuluan di Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin Mr. Mohammad Roem. Delegasi Belanda dipimpin Dr. van Royen. Pertemuan dipimpin Merle Cohran dari UNCI yang berasal dari Amerika Serikat. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan. Persetujuan itu dikenal dengan nama “Roem-Royen Statement”. Dalam perundingan ini, setiap delegasi mengeluarkan pernyataan sendiri-sendiri. Pernyataan delegasi Indonesia antara lain sebagai berikut.

  • Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Yogyakarta.
  • Kesediaan mengadakan penghentian tembakmenembak.
  • Kesediaan mengikuti Konferensi Meja Bundar setelah pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta.
  • Bersedia bekerja sama dalam memulihkan perdamaian dan tertib hukum.

Sedangkan pernyataan dari pihak Belanda adalah sebagai berikut.

  • Menghentikan gerakan militer dan membebaskan tahanan politik.
  • Menyetujui kembalinya Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta.
  • Menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat.
  • Berusaha menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar.

Pada tanggal 6 Juli 1949, Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Yogyakarta. Pengembalian Yogyakarta ke tangan Republik Indonesia diikuti dengan penarikan mundur tentara Belanda dari Yogyakarta. Tentara Belanda berhasil menduduki Yogyakarta sejak tanggal 19 Desember 1948 – 6 Juli 1949.

j. Konferensi Inter-Indonesia (19 -22 Juli 1949 dan 31 Juli – 2 Agustus 1949)

Sebelum Konferensi Meja Bundar berlangsung, dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan negara- negara bagian (BFO) terutama berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Konferensi Inter-Indonesia ini penting untuk menciptakan kesamaan pandangan menghadapi Belanda dalam KMB. Konferensi diadakan setelah para pemimpin RI kembali ke Yogyakarta. Konferensi Inter-Indonesia I diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 – 22 Juli 1949. Konferensi Inter-Indonesia I dipimpin Mohammad Hatta. Konferensi Inter-Indonesia II diadakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli – 2 Agustus 1949. Konferensi Inter-Indonesia II dipimpin oleh Sultan Hamid (Ketua BFO). Pembicaraan dalam Konferensi Inter-Indonesia hampir semuanya difokuskan pada masalah pembentukan RIS, antara lain:

  1. masalah tata susunan dan hak Pemerintah RIS,
  2. kerja sama antara RIS dan Belanda dalam Perserikatan Uni.

Hasil positif Konferensi Inter-Indonesia adalah disepakatinya beberapa hal berikut ini.

  1. Negara Indonesia Serikat yang nantinya akan dibentuk di Indonesia bernama Republik Indonesia Serikat (RIS).
  2. Bendera kebangsaan adalah Merah Putih.
  3. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya.
  4. Hari 17 Agustus adalah Hari Nasional.

Dalam bidang militer, Konferensi Inter-Indonesia memutuskan hal-hal berikut.

  1. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang Nasional.
  2. TNI menjadi inti APRIS dan akan menerima orang-orang Indonesia yang ada dalam KNIL dan kesatuan-kesatuan tentara Belanda lain dengan syarat-syarat yang akan ditentukan lebih lanjut.
  3. Pertahanan negara adalah semata-mata hak Pemerintah RIS, negara-negara bagian tidak mempunyai angkatan perang sendiri.

Kesepakatan tersebut mempunyai arti penting sebab perpecahan yang telah dilakukan oleh Belanda sebelumnya, melalui bentuk-bentuk negara bagian telah dihapuskan. Kesepakatan ini juga merupakan bekal yang sangat berharga dalam menghadapi Belanda dalam perundingan-perundingan yang akan diadakan kemudian. Pada tanggal 1 Agustus 1949, pihak Republik Indonesia dan Belanda mencapai persetujuan penghentian tembak-menembak yang akan mulai berlaku di Jawa pada tanggal 11 Agustus dan di Sumatera pada tanggal 15 Agustus. Tercapainya kesepakatan tersebut memungkinkan terselenggaranya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda.

k. Konferensi Meja Bundar (23 Agustus 1949 – 2 November 1949)

Konferensi Meja Bundar (KMB) diadakan di Ridderzaal, Den Haag, Belanda. Konferensi dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949 dan dihadiri oleh:

  • Delegasi Republik Indonesia dipimpin Mohammad Hatta,
  • Delegasi BFO dipimpin Sultan Hamid,
  • Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin J. H. van Maarseveen, dan
  • UNCI diketuai oleh Chritchley.

Konferensi Meja Bundar dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda, W. Drees. Konferensi berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Dalam konferensi dibentuk tiga komisi, yaitu: Komisi Ketatanegaraan, Komisi Keuangan, dan Komisi Militer. Kesulitan-kesulitan yang muncul dalam perundingan adalah:

  • dari Komisi Ketatanegaraan menyangkut pembahasan mengenai Irian Jaya,
  • dari Komisi Keuangan menyangkut pembicaraan mengenai masalah utang.

Belanda menuntut agar Indonesia mengakui utang terhadap Belanda yang dilakukan sampai tahun 1949. Dalam bidang militer, tanpa ada kesulitan siding menyepakati inti angkatan perang dalam bentuk Indonesia Serikat adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setelah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, KNIL (tentara Belanda di Indonesia) akan dilebur ke dalam TNI. KMB dapat menghasilkan beberapa persetujuan. Berikut ini adalah beberapa hasil dari KMB di Den Haag:

  • Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya dan tanpa syarat kepada RIS.
  • Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri atas Republik Indonesia dan 15 negara federal. Corak pemerintahan RIS diatus menurut konstitusi yang dibuat oleh delegasi RI dan BFO selama Konferensi Meja Bundar berlangsung.
  • Melaksanakan penyerahan kedaulatan selambat- lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
  • Masalah Irian Jaya akan diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan.
  • Kerajaan Belanda dan RIS akan membentuk Uni Indonesia-Belanda. Uni ini merupakan badan konstitusi bersama untuk menyelesaikan kepentingan umum.
  • Menarik mundur pasukan Belanda dari Indonesia dan membubarkan KNIL. Anggota KNIL boleh masuk ke dalam APRIS.
  • RIS harus membayar segala utang Belanda yang diperbuatnya semenjak tahun 1942.

C. Pengakuan Kedaulatan

Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilakukan pada waktu yang bersamaan di Indonesia dan di negeri Belanda, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949. Di negeri Belanda, penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilaksanakan di ruang takhta Istana Kerajaan Belanda. Ratu Juliana, P.M. Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A. Sassen, dan Mohammad Hatta membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Sementara itu, di Jakarta, Sultan Hamengkubuwono IX dan A.H.J. Lovink (Wakil Tinggi Mahkota) membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat.

P

 

Posted Oktober 26, 2010 by Ahmaris in menulis

NOSTALGIA ALHAMBRA   2 comments

Tanggal 2 Januari 1492, adalah hari-hari paling mendung bagi kaum Muslimin Andalusia (Spanyol). Pada tanggal tersebut, Amir Muhammad Abu Abdillah harus menyerahkan kota Granada yang cantik permai itu kepada kerajaan-kerajaan Arragon dan Castilla, dua kerajaan Kristen di utara setelah bertempur selama 50 hari secara “mati-matian”. Dengan jatuhnya kota Granada ini maka lenaplah kekuasaan Islam yang sudah lebih dari 700 tahun terpancang di Andalusia.
Kaisar Ferdinand yang baru dimabuk kemenangan itu lalu melangkah memasuki gerbang istana Al-Hambra dengan diiringi para perwiranya. Kepada Amir Muhammad, raja yang malang itu segera diberinya ultimatum, agar baginda beserta seluruh pembesar-pembesarnya segera meninggalkan Granada dalam jangka 7 hari. Lewat dari hari yang ditentukan itu, Ferdinand tidak lagi menjamin keselamatan pribadi Amir Muhammad beserta pembesar-pembesar dan para sanak keluarga.
Raja yang malang itu terpaksa menuruti segala kehendak orang yang mengalahkannya dengan derai air mata. Tujuh hari kemudian berangkatlah baginda meninggalkan kota Granada, negeri pusaka nenek moyangnya menuju Afrika Utara beserta 4 juta kaum Muslimin yang kini hanya mengharap belas kasihan musuh. Alangkah sedihnya hati baginda ketika akan berpisah dengan pusaka leluhurnya itu. Baginda menangis terisak-isak di saat melangkah keluar pintu gerbang istana di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Dipandangnya dalam-dalam istana Al-Hambra yang indah permai itu untuk terakhir kalinya. Dan ditatapnya taman bunga yang cantik semerbak beserta setiap rumpun-rumpunnya yang lemah gemulai. “Selamat tinggal wahai tanah Andalusia yang cantik, kau kini menjadi milik orang lain,” ujarnya. “Selamat tinggal pula Wahai Al-Hambra yang molek, kau akan didiami oleh orang lain pula, aku terpaksa meninggalkanmu kendati dengan perasaan yang hancur dan penuh haru.”
Setelah itu baginda membalikkan badannya menaiki kereta kuda yang telah tersedia, lalu berangkat menuju Gibralta (Jabal Ath-Thariq) dengan pengiring-ngiringnya. Dari sana baginda naik kapal yang membawa ke pantai utara benua Afrika. Setelah Amir Muhammad tiba di kota Fez, baginda di sambut oleh rekannya, Sultan Muhammmad Syaikhul Wathasy, Amir (penguasa) wilayah kota Maroko. Kemudian amir Muhammad Abu Abdillah memilih bertempat tinggal di suatu puri di kota tersebut yang tidak berapa jauh dari pantai laut tengah. Di tempat itu ketika matahari akan turun ke ufuk sebelah barat, raja yang malang itu tidak puas-puasnya menatap ke tengah-tengah lautan lepas. Dikhyalkan dalam pikirannya bahwa di balik lautan biru yang bergelombang itu terdapat negeri Andalus yang indah permai dengan Istana Al-Hambra yang begitu cantik. Kini semua itu telah menjadi milik musuh yang mengalahkannya. Mereka kini berjalan di taman-taman, mandi di kolam-kolam dan bercengkerama dalam kamar-kamarnya. Bila ingatannya telah kembali ke arah itu. Mulutnya tiba-tiba mengeluh dan beberapa tetes air mata mengalir di pipinya.
Namun ketika Amir Muhammad mengungsi ke Afrika, di antara para pengiringnya terdapatlah seorang cucu, pangeran Sa’id namanya. Dia baru berusia tiga bulan. Ayah bayi tersebut adalah laksamana Abdullah yang telah tertawan dan dibunuh dalam pertempuran melawan Armada Spanyol dekat teluk Cartelona. Sedang ibunya, Aminah telah meninggal ketika melahirkannya. Karena kesedihan yang tak tertahankan atas kehilangan suami tercinta. Anak yatim piatu itu tumbuh menjadi besar di bawah belaian kasih sayang neneknya. Bila malam tiba, Amir Muhammad membuainya dengan syair-syair lagu Andalus, lagu-lagu yang mengisahkan tentang keindahan Granada. Kemolekan Al-Hambra dengan gunungnya yang menghijau dengan sungai-sungai yang jernih dan dengan berbagai bunga mekar indah semerbak pada musim semi. Semua syair-syair itu seolah terpatri di lubuk hati yang paling dalam anak yang mulai dewasa itu. Suatu ketika Amir Muhammad bercerita kepada cucunya bahwa tanah kelahiran dan negeri tumpah darahnya bukanlah Afrika, tetapi nun jauh di sana, di seberang selat Gibraltar negeri Andalusia, di sana terdapat istana Al-Hambra yang bersepuh emas, dan di sana pula dia dilahirkan.
“Alangkah permainya bumi Andalusia cucuku,” demikian Amir Muhammad bercerita kepada pangeran Sa’id. “Bagaikan sepotong firdaus yang diciptakan Allah di persada ini. Udaranya seolah-olah semerbak kasturi, rumput-rumputnya bagaikan emas juwita, batu kerikilnya laksana permata zamrut, kendatipun di musim kemarau Andalusia tetap menjadi idaman penduduknya, begitu ta’jub bagi para pelancong menyaksikannya. Bintang-bintang bersinar cemerlang hawanya seolah-olah pagi selalu, dan bila malam tiba, mimpi pun begitu indah. Di sanalah pusara ibumu wahai Sa’id, dan juga seluruh nenek moyangmu. Namun demikian kau Sa’id , janganlah berusaha datang ke sana. Negeri leluhurmu itu kini telah berada ditangan musuh, mereka telah merampoknya dengan segala kekerasaan dan keangkara-murkaan. Seluruh kaum muslimin telah diusir dari sana, dan yang masih mau menetap dipaksa menukar agamanya. Pada setiap penjuru kota dan desa mereka dibangun pengadilan taftisy (pengadilan berdarah) untuk mengadili setiap muslimin yang tidak mau murtad terhadap agamanya. Andalusia bagi kita, wahai cucuku bagaikan sebuah permata yang hilang.”
Cerita neneknya ini terhujam begitu dalam di relung hati Pangeran Sa’id. Tekadnya semakin bulat untuk datang ke Andalusia guna melihat negeri nenek moyangnya kendati apa saja yang akan menimpa atas dirinya. Hari berganti hari, minggu berlipat ke dalam bulan dan bulan pun ter benam ke dalam tahun, sembilan belas tahun telah berlalu, amir Muhammad bin Abdillah pun berpulang ke rahmatullah karena penyakit tuanya. Kini tinggalah Pangeran Sa’id dan sisa pengiring neneknya yang masih hidup di kota Fez. Dalam usia remajanya dia telah menjadi seorang pemuda yang tampan, gagah serta penuh semangat, namun pada wajahnya yang bulat telur itu tampak sekali terlukis rona-rona kesedihan, karena menyadari bahwa dirinya adalah anak yang terbuang, jauh dari negeri leluhurnya. Masih mengiang di telinganya berbagai cerita almarhum kakeknya bahwa tanah tumpah darahnya bukanlah Afrika tetapi nun jauh di daratan Andalusia. Menurut kata-kata almarhum kakeknya, negeri tersebut bagaikan taman firdaus di hamparan persada ini, berumput emas dan berudara kasturi. Maka timbullah hasrat untuk melihat negeri nenek moyangnya itu kendati almarhum neneknya mewanti-wanti melarang pergi ke sana. Ia ternyata rela menanggung segala akibat yang akan menimpa dirinya asalkan dia telah dapat menyaksikan sendiri keindahan istana Al-Hambra yang dikelilingi taman-taman dan kecantikan kota Granada (Gharnathah).
Pada permulaan musim semi tahun 1511 M. Pangeran Sa’id bertolak dengan diam-diam dari pelabuhan kota Fez menuju Andalusia menumpang kapal dangang orang Yunani. Setelah beberapa hari dalam pelayaran mendaratlah ia dipantai Gibraltar di mana Thariq bin Ziad beserta pasukannya pernah mendarat tepat pada masa 800 tahun yang lalu ketika menaklukkan Andalusia. Dari sana dia menyebrang ke Malaga lalu meneruskan perjalanan dengan menunggang kereta kuda ke kota Granada. Di sepanjang jalan-jalan yang dilaluinya tampaklah dusun-dusun yang tidak ubahnya perdusunan Arab yang terdapat di Afrika Utara, Syiria ataupun Persia. Orang laki-laki masih mengenakan pakaian Arab berjubah dan bersorban, sedangkan kaum wanitanya berkerudung dan berjilbab, bahasa mereka masih bahasa Arab, namun pada dada mereka bergantung kalung salib yang berjuntai. Demikian pula tatkala Pangeran Sa’id melihat pada setiap desa masjid-masjid yang mungil dan indah nemun semuanya telah menjadi gereja. Pada puncak-puncak menara dan kubahnya bukan lagi terpancang bulan sabit yang melingkari bintang tetapi telah bertukar kayu salib yang besar-besar. Ketika melihat semua ini, dengan tidak disadari air matanya berderai membasahi pipi dengan hati yang diliputi duka yang begitu mendalam. Padahal sebagai laki-laki, selama ini dia tidak pernah menitikan air mata, baru kali ini hatinya bergolak begitu kencang seakan tidak terkendalikan lagi.
Tepat pada hari Minggu, pagi-pagi sekali tibalah Pangeran Sa’id di kota Granada, kota yang diidam-idamkan selama ini. Alangkah takjubnya dia ketika melihat kota tersebut, bagaikan mengalami mimpi panjang layaknya. Gedung-gedungnya begitu cantik dan permai dengan lorong dan jalan yang cukup luas, istana-istana yang anggun dihiasi dengan taman-taman yang semerbak, kanal-kanal yang simpang siur ke sana kmari, menara-menara masjid yang menjulang ke awan, sungguh pemandangan yang begitu sedap. Maka tidaklah berlebihan bila almarhum kekeknya mengatakan bahwa Granada bagaikan firdaus di persada ini. Dari sana dia mulai berlkelana di sepanjang jalan raya kota Granada itu laksana seorang musafir yang tersesat di suatu negeri yang jauh, padahal negeri itu merupakan daerah nenek moyangnya. Dan bila dia tiba di suatu masjid yang telah berubah fungsinya menjadi gereja, berhentilah dia sejenak untuk meneteskan air mata, setelah itu dia segera berlalu pula. Akhirnya ia tibalah di depan sebuah masjid Jami’ yang begitu anggun namun telah berubah fungsi menjadi sebuah katedral besar. Ia sendiri terpaku mendengarkan nyanyian kudus dari dalamnya. Ia termenung begitu panjang bahwa dua puluh tahun yang lampau dalam masjid tersebut masih berkumandang suara adzan dan masih bergema ayat-ayat suci Al-Qur’an.
Tiba-tiba saja anak muda itu kepalanya terasa bagaikan menjunjung beban yang amat berat, akhirnya tubuhnya terkulai di atas rumput dengan pandangan yang berkunang-kunang tidak sadarkan diri. Entah berapa lama dia tergeletak di halaman masjid itu, dia sendiri tidak mengetahui. Dan baru menyadari ketika sebuah tangan yang begitu halus mmbelai-belai pundaknya. Pada saat itu dia menoleh pada orang yang menyentuhnya, maka tampaklah seorang gadis cantik berpakaian biarawati berwarna putih bersih berjongkok di sebelah kirinya. “Min aina anta ya sayyidi? (dari mana tuan datang?),” tanya gadis tersebut dalam bahasa Arab yang kaku. “Ana min kurthubah ya saiyidah! (saya baru datang dari kordoba),” jawab pangeran Sa’id agak malu-malu. “kalau begitu Tuan seorang diri di kota ini!” sahut gadis itu lagi. Pangeran Sa’id mengangguk. “Baiklah kalau begitu ke rumah saya. Tuan menjadi tamu saya!” sambung gadis itu lagi. Bagaikan ditarik suatu kekuatan ghaib, Pangeran Sa’id mengikuti saja kehendak gadis itu menuju kesuatu rumah besar, tidak seberapa jauh di sebelah utara masjid. “marilah masuk Tuan!” gadis itu mempersilahkan seraya membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Pangeran Sa’id pun memeasuki rumah itu dengan hati berdebar-debar. Dilihatnya daun pintunya masih terlukis sepasang kalimat tauhid dengan tulisan arab yang indah. Demikian pula dinding-dinding di dalamnya masih terpahat ayat-ayat suci Al-Qur’an dengan ukiran seni yang bernilai tinggi.
“Saya hanya sendirian tinggal di rumah besar ini tuan. Kedua ayah bunda saya telah tiada,” ujar gadis itu seraya meletakkan kitab Injilnya di atas meja kecil di sudut ruangan. Pangeran Sa’id dipersilahkan duduk di ruang tamu, sementara gadis itu sendiri mempersiapkan makan siang. Ketika mereka makan itulah Pangeran Sa’id memberanikan diri untuk bertanya pada gadis tersebut dengan agak malu-malu. “Siapakah nama anda sebenarnya Zuster?”, “Florenza, Zuster Florenza,” jawab gadis itu dengan tersenyum begitu manis. “Terima kasih atas bantuan Anda terhadap saya di kota ini Zuster!” sambung Pangeran Sa’id. Kembali gadis itu mengembangkan senyumnya dengan begitu ramah. “Dan siapa pula nama anda sebenarnya Tuan?” Florenza balik bertanya. Pangeran Sa’id tertegun sejenak, kemudia dia cepat-cepat menjawab dengan berdusta, “Gonzales, ya Imanuel Gonzales, begitulah Zuster!” “Nama yang begitu baik dan bahasa Arab Anda pun cukup lancar. Namun apakah Tuan juga lancar berbahasa Spanyol?” Tampak oleh Florenza wajah tamunya berubah memucat ketika dia mengajukan pertanyaan itu, namun Florenza dengan secepatnya menghentikan percakapan itu, lalu menyibukkan diri dengan makanan yang tersaji di hadapannya. Selesai makan Pangeran Sa’id dipersilahkan istirahat dalam kamar yang telah disediakan untuknya berseberangan letaknya dengan kamar gadis itu sendiri.
Dalam kamar itu pulalah pemuda pengembara itu mengerjakan Shalat Ashar dan Maghrib secara sembunyi. Dan pda pukul sebelas malam, dia memberanikan diri untuk keluar kamar dengan hati-hati sekali melalui daun pintu yang kebetulan terbuka. Ia melihat Florenza yang sedang tidur dengan pulasnya. Di bawah sinar lampu yang temaram, ia melihat gadis biara itu benar-benar seorang gadis yang jelita dalam pakaian tidur yang berwarna jingga. Tubuhnya padat berisi dengan perawakannya yang tinggi semampai. Kulitnya putih bersih bagaikan hamparan bunga anggur di musim semi, rambutnya hitam pekat dengan bentuk hidung yang cukup mancung persis layaknya kebanyakan hidung gadis-gadis Arab. “Mungkinkah gadis biara ini keturunan Arab?” pikir Pangeran Sa’id dalam hati. Kemudian dengan sangat berhati-hati Pangeran Sa’id melangkah keluar rumah setelah membuka pintunya dengan pelan-pelan sekali. Di luar ia melihat kota Granada sedang bermandikan sinar purnama raya, menara-menara masjid yang telah berubah menjadi gereja, dan puncak-puncak istana yang tampak anggun di sana-sini. Ia kemudian mengenang pada dua puluh tahun yang lampau bahwa almarhum kakeknya tentu pernah menikmati keindahan kota ini pada malam bulan purnama seperti saat ini. Tak terasa air matanya menetes mambasahi pipinya. Setelah diseka dengan ujung sorbannya dia lantas menuju ke jalan raya yang tampak sepi karena penduduk kota sedang dibuai mimpi.
Ia menyusuri jalan raya itu ke arah utara kemudian berbelok ke barat mencari kuburan tua yang dilihatnya pada siang tadi. Setelah dia mendapatkan pemakaman tua itu kembali, tampak sekali tembok-tembok yang memagarinya telah banyak yang runtuh, batu-batu nisannya berserakan kesana kemari dan beberapa ekor keledai terlepas dari pemiliknya kelihatan tidur dengan enaknya. Ia lalu memeriksa setiap kubur dengan hati-hati sekali. Di bawah cahaya sinar rembulan yang terang, ia mencoba membaca tulisan-tulisan yang tertera pada batu-batu nisan dengan cermat. Tidak berapa lama sampailah dia pada suatu sudut. Dan didapatinya sebuah batu nisan yang telah miring, di mana di atasnya tertera huruf Arab yang berbunyi Aminah binti Hisyam Al Ghalib. Dengan serta merta Pangeran muda itu menelungkupkan tubuhnya di atas pusara tua tersebut, dengan disertai tangis yang terisak-isak karena ia yakin benar bahwa pusara itu adalah pusara ibu kandungnya. “I….bu!” ratapnya terputus-putus, “ini adalah anakmu, berada di atas pusaramu. Anakmu yang belum pernah melihat wajahmu, tetapi menurut pesan kakek kau terkubur di tempat ini. Alangkah hancurnya tangkai hatiku, oh Ibu. Jasadmu kini terbaring asing do negeri ini, padahal negeri ini adalah negeri leluhurmu, dan tentu negeri leluhurku pula. Tidak ada yang merawat pusaramu lagi, demikian pula pusara-pusara keluarga kita semua. Di atas pusaramu kini tumbuh dengan suburnya rumput-rumput dan semak-semak berduri. Mungkin sewaktu-waktu nanti mereka akan membongkarnya untuk mendirikan gedung-gedung baru ataupun untuk perluasan-perluasan kota. Alangkah jeleknya nasibmu ibu, nasibku demikian pula nasib seluruh kaum muslimin yang tinggal disini.”
Di tumpahkannya seluruh gejolak hatinya pada kubur tua yang bisu itu, dan segala kerinduannya. Dibasuhnya nisan yang telah miring itu dengan air matanya, dipeluknya dengan mesra, bagaikan anak kecil yang memeluk tubuh ibu kandungnya yang telah lama tidak bersua. Tiba-tiba di engah ratap tangis dan sedu sedan itu, terdengarlah seseorang yang memanggilnya dari arah belakang. “tuan, hentikan ratapmu karena semua itu memang telah terjadi.” Ketika ia menoleh ke belakang, dilihatnya Florenza berdiri tidak berapa jauh dirinya, bagaikan sesosok tubuh bidadari yang baru turun dari kahyangan. ”ini adalah pusara ibu kandungku Florenza,”Jawab pemuda itu dengan kata yang terputus-putus. “Tuan, “Ujar gadis itu kembali.”Hidup itu agaikan roda pedati, yang kadang kala di atas dan kadang kala di bawah. Lihatlah kerajaan-kerajaan yang telah muncul kemudian tenggelam pula oleh lautan sejarah. Kemegehan Alexander (Al-Iskandar) dari Macedonia, kemasyhuran Babilonia, kegagahan Darius dan Persia kini tinggal legenda belaka. Demekian pula tentang zaman keemasan kaum Muslimin di negeri ini. Kenapa sampai Tuan bersusah?” cecar Florenza. Akhirnya Florenza melangkah lebih dekat dengan pemuda itu, lalu disekanya butir-butir air mata yang membasahinya dengan penuh kasih sayang. Dituntunya pangeran malang itu ke rumah bagakan seekor onta yang dicucuk hidungnya.
“Florenza,” kaat pemuda itu setelah berada di rumah kembali. “kini kau telah mengetahui seluruhnya mengenai tekadku datang kemari.” “Oh, wahai pemuda yang malang,” desah Florenza kembali, “Nasibku tidak jauh lebih baik dari pada nasibmu!”
“Apakah kau juga mengalami nasib yang sama denganku, florenza?” tiba-tiba saja pertanyaan itu meluncur begitu saja dari sang Pangeran. Gadis tersebut mengangguk. “Kakekku dulu adalah seorang Kadhi di negeri ini, ketika kaum Muslimin masih jaya di kota Granada, namun setelah mereka dapat dikalahkan dengan segera kakekku dibinasakan karena beliau tidak mau menukar agamanya. Lima tahun pula kemudian menyusul ayah dan ibuku. Keduanya kemudian dihadapkan ke depan mahkamah taftisy (pengadilan berdarah) karena disinyalir keduanya masih menyembunyikan keislamannya. Sekarang tinggallah diriku sebatang kara semenjak kedua orang tuaku meninggalkanku umur tujuh tahun. Untung saja ketika itu aku diambil oleh Bapak pendeta, Garzia Fernandez namanya. Lalu aku dididik di biara untuk menjadi biarawati.”
“Oh, kita senasib Florenza!” jawab Pangeran Sa’id seraya menyeka butir-butir air mata yang membasahi pipinya.
Gadis itu mengangguk. “Aku sudah sebatang kara di dunia ini pangeran, tidak ada sanak famili dan handai taulan, satu-satunya teman bagiku hanyalah Tuhan semata.”
“Aku demikian pula Florenza!” setelah itu kembali mereka membisu, hanya desah-desah nafas sajalah yang memecah keheningan malam ketika itu. “Florenza!” tiba-tiba suara sang Pangeran memecah keheningan. Gadis itu mengangkat kepalanya lalu di pandanginya pemuda itu dengan tatapan mata yang begitu dalam dan penuh arti. “ketika mula-mula aku datang di granada ini seolah-olah aku berada di negeri yang sangat jauh dan terlunta-lunta sebatang kara. Namun setelah aku berjumpa denganmu Florenza, negeri ini bagaikan telah menjadi milikku kembali. Kau adalah satu-satunya wanita yang dapat mengisi kehampaan hatiku selama ini. Bertahun-tahun yang lalu hatiku begitu gersang dan kosong Florenza, bagaikan padang pasir tandus atau pelita yang kehabisan minyak yang enggan menyala di malam gelap gulita, namun minyak itu telah kau isikan lagi denagn uluran tanganmu Florenza.”
“Maksud Pangeran?”
“Secara tidak kusadari aku telah jatuh cinta kepadamu Florenza!” Gadis biara itu tidak menjawab, hanya butir-butir air matanya begitu deras mengalir tanpa kuasa menahannya lagi membasahi wajahnya yang jelita. “Kenapa engkau menangis Florenza, adakah kalimatku jadi melukai perasaanmu, Florenza?” tanya sang Pangeran dengan suara Gemetar.
“Terimalah tanganku yang kuulurkan padamu danberilah secercah harapan kepadaku, sehingga bagaikan kau memberi segelas air kepada seorang musafir di tengah padang pasir,” sambung pangeran lagi. Lagi-lagi ucapan ini tidak terjawab, namun deraian air mata makin banyak mengalir di pipi Florenza.
“kenapa kau masih saja membisu, berilah jawaban kepadaku. Apa saja yang kau katakan akan kuterima dengan tangan terbuka, “sergah sang pangertan lagi.
“Pangeran! “panggilnya
“Ya, Florenza!”
“Tahukah kau, apa yang tergantung didadaku ini?”
“Kalung salib, Florenza, sebuah lambang kebesaran agamamu.”
“itulah sebabnya, pangeran. Sebenarnya semenjak aku menjumpaimu, aku ingin menumpahkan seluruh kasih sayangku kepadamu. Namun aku telah terlanjur menjadi biarawati, seluruh cintaku harus kupersembahkan kepada Tuhan. Maka aku tak mampu lagi membagi cinta itu kepadamu pangeran, kendati hati kecilku menjerit untuk mempersembahkannnya kepadamu.”
Mendengar kalimat yang meluncur begitu lancar itu, Pangeran Sa’id menggeleng-gelengkan kepala lalu bangkit dari duduknya dan melangkah ke pintu dan ke luar menuju jalan raya. Namun Florenza secepatnya mengikuti dari belakang. Akhirnya gadis biara itu hanya mampu memandang sosok tubuh yang malang. Menghilang pelan-pelan ditelan kegelapan malam. Sedangkan mulutnya terasa terkunci tidak mampu memanggilnya kembali. Sejenak kemudian gadis itu kembali memasuki rumahnya seraya menghempaskan tubuhnya di atas kursi yang belum berselang lama diduduki oleh pangeran Sa’id. Dari kejauhan sayup-sayup terdengar kokok ayam jantan menunjukkan hari hampir pagi. Keesokan harinya setelah menyiapkan sarapan pagi, Floranza memutuskan untuk tidak mengunjungi gereja siang itu. Ia bertekad untuk mencari Pangeran Sa’id di sepanjang kota Granada kemudian membawanya ke rumah kembali. Dalam pertemuan nanti dia akan membisikkan ke telinga pemuda itu bahwa dia akan menyintainya pula dengan sepenuh hati, di mana dia ternyata tidak bisa hidup di dunia fana dengan tanpa ada Pangeran Sa’id di sisinya.
Memang benar demikianlah kenyataannya, sebab setelah Pangeran Sa’id keluar dari rumahnya semlam, Florenza seolah-olah merasakan ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Ia merasakan telah kehilangan mustika yang beru saja diperolehnya. Namun hampir setenah haru ia mencarinya, pemuda itu belum dijumpainya pula. Hati Florenza bertambah resah, seolah ada sesuatu yang menimpa pada diri pemuda yang dicintainya itu. Dan memang prasangkanya itu terbukti kebenarannya. Beberapa saat kemudian dari arah depan tiba-tiba dilihatnya serombongan tentara berkuda berpacu ke arahnya sambil meniup terompet dan berteriak-teriak. Mereka mengatakan bahwa sebentar lagi akan dilakukan hukuman pancung di halaman istana Al-hambra terhadap seorang Muslim yang ditemukan di dalam kota. Semua orang diperintahkan berkumpul di sana menyaksikan hukuman tersebut. Florenza segera berlari ke istana. Di sana dilihatnya telah banyak orang-orang berkumpul dan seorang pemuda yang tidak lain adalah Pangeran Sa’id. Ia berdiri di atas balkon dengan kedua belah tangan yang diikat ke belakang. Seorang laki-laki gendut yang dikenal dengan nama Graff Sancho berdiri dengan angkuhnya dikelilingi oleh pembesar-pembesar istana memandang pemuda tersebut dengan wajah beringas.
“kau adalah keturunan Bani Ahmar terakhir Nak! Dan kau harus mati di depan mataku terkecuali bila kau sudi meninggalkan agamamu dan berpindah ke dalam agama kami,” ujar Sancho dengan suara yang lantang. “Tidak, tidak Graff,” Jawab Pangeran Sa’id dengan tegas “Aku tidak akan menukar agamaku walaupun apa saja hukuman yang akan kau timpakan terhadap diriku.”
“Ah, jangan keras kepala Nak!” bantah Graff Sancho dengan suara ramah. “kau masih muda Nak, dan masa depanmu boleh jadi begitu cemerlang bila kau mengkitu kehendakku. Mungkin saja kau akan kujadikan anak angkatku atau kukawinkan dengan puteri kandungku Angelona.”
“Tidak, aku tidak akan menukar agamaku dengan kecantikan anak gadismu Graff. Nilai iman di dadaku lebih tinggi dari segala-galanya.”
“kalau demikian aku terpaksa membunuhnu, sebagaimana beribu-ribu kaum Muslimi yang masih keras kepala,”bentak Graff Sancho mulai marah.
“Silahkan Graff, aku sama sekali tidak takut terhadap ancamammu itu dan tidak pula takut mati yang kini sedang mengintip diriku. Tetapi sebelum aku kau bunuh, apakah kiranya tindakan ini atas anjuran agama yang kau peluk itu?”
Graff Sancho mengangguk. “kau bohong Graff. Agamaku sebagaimana agamamu selalu menebar kasih sayang antar sesama, menghormati yang tua dan mengasihi yang lemah,” sahut sang Pangeran. Belum sempat Graff menyergah kalimat itu, segera saja Florenza mendekat seraya mengatakan, “Apa yang dikatakan pemuda ini memang benar Tuan, bahkan tidak ada satu ayat pun dalam kitab injil yang memerintahkan pemaksaan terhadap orang lain agar mereka memeluk agama kita. Tetapi di sana tersurat dengan jelas ”Jangan kamu menghunus pedang, sebab orang-orang yang bermain dengan pedang itu akan mati tersebab pedang itu sendiri” dan “Bila mereka menampar pipi kirimu maka berikanlah pipi kananmu” demikianlah argumentasi yang dikemukakan Florenza.
“Tetapi mengapa penguasa baru di negeri ini memerintahkan semua kaum Muslimin untuk menukar agamanya dengan jalan kekerasan?” kilah Graff Sancho.
“Oh, itu bukan atas perintah kitab suci Tuan, namun atas keserakahan penguasa itu sendiri. Agama kita sebenarnya selalu menganjurkan kedamaian dan cinta kasih!” sahut Florenza. Diplomasi ini membuat Graff Sancho terperojok, namun dengan segera dia melangkah mundur menemui para pembesar yang lain. Dalam kesempatan inilah Florenza beberapa saat kemudian mengangkat kepalanya dan bertanya kepada sang Pangeran.
“Maaf Tuan, Siapakah nama Tuan sebenarnya?”
“Sa,id, Pangeran Sa’id, “Jawab pemuda itu tegas.
“Anda Keturunan Bani Ahmar penguasa Muslim yang terakhir dari Granada ini?”
Pemuda itu mengangguk, seraya berkata, “Benar Florenza, kakek saya adalah Amir Muhammad Abu Abdillah yang telah diusir oleh Frans Ferdinand ke Afrika setelah merampas negeri ini dari tangannya. Ketika itu aku masih berumur tiga bulan. Di sana kami hidup layaknya orang buangan dengan hati yang pilu dan dirundung putus asa. Dan semenjak kecil aku telah mendengar cerita dari kakekku tentang keindahan bumi Andalusia yang dikatakan firdaus di hamparan persada,” Demikian pengakuan sang Pangeran tanoa ditutup-tutupi lagi. Namun sejenak Graff Sancho datang kembali dengan algojo bengis, ordono namanya. Segera saja Pangeran Sa’id mencecar, “Sebenarnya semua agama telah mengajarkan pemeluknya supaya berbaut baik dan saling mengasihi kepada semua ummat manusia. Ayat injil manakah yang telah menganjurkan pembunuhan terhadap orang-orang yang menolak untuk memeluk agamamu secara paksa? Wahai Graff, semua pembunuhan dan semua kekejaman yang telah kau lakukan adalah karena keserakahan dan ketamakan semata-mata. Kitab Injilmu yang suci itu tidak pernah menganjurkan perilaku yang bengis itu.”
“Kurang ajar, Ordono! Pancung leher pemuda yang bosan hidup ini,” bentak Graff kepada algojo.
Maka algojo Ordono pun ampil ke depan dengan sebilah pedang yang membuat semua buluk kuduk orang yang melihatnya berdiri ngeri. Pangeran Sa’id dipapah algojo-algojo lainnya ke muka altar. Melihat tragedi ini tiba-tiba Florenza menyeruak kerumunan orang banyak dengan tergesa-gesa agar dapat mencapai orang yang dicintainya. Namun terlambat, pedang Ordono telah lebih dahulu memisahkan kepala pemuda yang malang itu dengan badannya. Kepala itu menggelinding ke tanah dengan cipratan-cipratan darah dari nadinya. Florenza hanya dapat memungut kepala yang telah terpisah dari tubuhnya itu, kemudian dipeluk dengan ratapan yang tak habis-habisnya. Pakaian biarawati yang putih bersih berlumuran darah. Dan kepala orang yang dicintainya itu seolah-olah tidak akan lepas dari pelukannya.
Berbulan-bulan bahkan berahun-tahun kemudian, orang yang dapat melihat seorang gadis dalam pakaian yang lusuh bergelandang di sepanjang jalan raya Granada sambil menangis, tertawa dan tersenyum sendiri. Mulutnya kadang-kadang memanggil Pangeran Sa’id, dan kadang-kadang menjerit panjang bagaikan orang yang sedih dan berputus asa. Itulah dia Zuster Florenza yang cantik, namun kini telah hilang ingatan karena kehilangan orang yang dicintainya.

Diambil dari anekdot sufi nasruddin Joha

Posted Januari 12, 2011 by Ahmaris in Uncategorized

Tagged with

PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA ORDE BARU   2 comments

Lahirnya Orde Baru ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret dari Presiden Soekarno kepada Mayor Jenderal Soeharto. Supersemar telah memberikan kekuasaan penuh kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban Negara. Dengan wewenang yang diberikan sesuai dengan isi Supersemar Men/Pangad segera melakukan tindakan tegas menjaga keamanan dan kestabilan jalannya roda pemerintahan. Orde Baru adalah suatu tatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Orde Baru lahir sebagai bentuk koreksi total terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama. Demonstrasi yang dipelopori oleh KAMMI dan KAPPI yang digelar pada tanggal 10 Januari 1966 menyerukan tuntutan rakyat yang dikenal dengan sebutan TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat) sampai saat dikeluarkannya Supersemar.

Adapun isi Tritura adalah :

  1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya.
  2. Bersihkan cabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI
  3. Turunkan harga-harga barang

 

Dengan semakin banyaknya tuntutan rakyat yang menghendaki pemerintah segera mengambil tindakan terhadap keadaan saat itu maka sesuai dengan wewenang yang diberikan berdasar isi Supersemar Men/Pangad segera melakukan tindakan sebagai berikut.

  1. Membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya dan menyatkannya sebagai partai terlarang, terhitung sejak 12 Maret 1966
  2. Mengamankan 15 orang menteri yang diduga terlibat atau bersimpati terhadap G30S.
  3. Membersihkan MPRS dan lembaga negara lain dari unsur-unsur G30S dan menempatkan peranan lembaga-lembaga itu sesuai UUD 1945.

 

Sejak lahirnya Supersemar, MPRS berupaya memulihkan keduduknnya sebagai lembaga tertinggi Negara sekaligus sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Upaya yang dilakukan adalah dengan reorganisasi dan menciptakan stabilitas politik. Pada tanggal 20 Juni 1966, MPRS mengadakan Sidang Umum yang ke-6 di Jakarta, yang menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu:

  1. Mengukuhkan Supersemar sebagai Ketetapan MPR.
  2. Mempertegas kedudukan semua lembaga Negara baik pusat maupun daerah pada posisi yang diatur dalam UUD 1945.
  3. Menetapkan penyelaenggaraan pemilu, paling lambat tanggal 5 Juli 1968.
  4. Mancabut Ketetapan MPRS yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.
  5. Mengukuhkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya disertai larangan penyebaran ajaran marxisme dan komunisme di Indonesia

 

Dalam rangka melaksanakan Tritura dibidang politik, ekonomi dan social, pemerintah meresmikan pembentukan Kabinet Ampera pada tanggal 28 Juli 1966 dalam masa kerja dua tahun. Program kerja Kabinet Ampera ini dikenal dengan sebutan Catur Karya, yang berisi:

  1. Memperbaiki kehidupan rakyat terutaama di bidang sandang pangan.
  2. Melaksanakan siding umum selambat-lambatnya tanggal 8 Juli 1968.
  3. Melaksanakan politik luar negri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional.
  4. Melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

 

Setelah ada konflik dualism kepemimpinan nasional, Ir Soekarno mengundurkan diri pada tanggal 21 Februari 1968 dan mengumumkan penyerahan pemerintahan kepada Soeharto. Pada bulan MAret, MPRS menelenggarakan Sidang Istemiwa dalam rangka mengukuhkan pengunduran diri Presiden Soekarno sekaligus mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI.

Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen. Untuk tujuan itu pemerintah mengasdakan pemilu secara teratur dilanjutkan dengan penataan lembaga-lembaga Negara. Selama 32 tahun berkuasa pemerintah Orde Baru telah berhasil melaksanakan Pemilihan Umum sebanyak enam kali. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1971 yang diikuti 10 peserta, yaitu 9 partai politik dan Golkar, yang memperebutkan 360 kursi DPR yang dipilih untuk DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Berbeda dengan pemilu tahun 1955, pada Pemilu 1971 anggota ABRI tidak menggunakan hak pilihnya tetapi mendapat jatah 75 kursi sesuai dengan undang-undang yang beraku. Peserta pemilu tahun 1971 adalah sebagai berikut:

  1. Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)
  2. Nahdlatul Ulama (NU)
  3. Partai Nasional Indonesia (PNI)
  4. Golongan Karya (GOLKAR)
  5. Partai Katholik
  6. Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI)
  7. Partai IPKI
  8. Partai Kristen Indonesia
  9. Partai Murba
  10. Partai Islam Perti

 

Peserta Pemilu tahun 1977-1997 hanya terdiri dari 3 (tiga) yang dilaksanakan dengan LUBER yaitu Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, adapun pesertanya yaitu :

  1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari PSII, NU, Parmusi, dan Partai Islam Perti.
  2. Golongan Karya (Golkar)
  3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi dari PNI, Partai Katholik, Partai IPKI, Partai Kristen Indonesia dan Partai Murba.

Adapun secara terperinci hasil pemilu selama Orde Baru adalah sebagai berikut:.

  1. 1. 2 Mei 1977

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1977 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 2 Mei 1977 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1977-1982.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

2. Golongan Karya (Golkar)

3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

  1. 2. 4 Mei 1982

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1982 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1982-1987.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

  1. 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
  2. 2. Golongan Karya (Golkar)
  3. 3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

  1. 3. 23 April 1987

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1987 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 23 April 1987 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1987-1992.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

  1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
  2. Golongan Karya (Golkar)
  3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

  1. 4. 9 Juni 1992

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1992-1997.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

  1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
  2. Golongan Karya (Golkar)
  3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

  1. 5. 29 Mei 1997

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1997 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 29 Mei 1997 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1997-2002. Pemilihan Umum ini merupakan yang terakhir kali diselenggarakan pada masa Orde Baru.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

  1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
  2. Golongan Karya (Golkar)
  3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya. Pemilu ini diwarnai oleh aksi golput oleh Megawati Soekarnoputri, yang tersingkir sebagai Ketua Umum PDI yang tidak diakui rezim pemerintah waktu itu.

Semasa Orde Baru, pembangunan nasional ditujukan pada terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agar tujuan tercapai, pembangunan nasional berpedoman pada Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti kedua pedoman itu adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan secara bertahap, baik jangka pendek dalam waktu lima tahunan dan jangka panjang dalam waktu 25-30 tahun.

Pada tahun 1998, kondisi politik Indonesia mulai bergejolak. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa pemilu tahun 1997 dan sebelumnya telah terjadi kecurangan (tidak sesuai dengan azas LUBER). Faktor lain yang mendorong timbulnya gejolak politik adalah adanya tuntutan masy arakat untuk segera diadakannya reformasi (perubahan). Akhir kekuasaan Orde Baru juga ditandai dengan krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia dan menimbulkan aksi demonstrasi besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Aksi demonstrasi ini mengakibatkan gugurnya 4 mahasiswa Trisakti (Jakarta) pada aksi demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998, yang disusul dengan aksi kerusuhan diberbagai kota. Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dan menyerahakan jabatannya kepada BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998 setelah gagal menyusun Kabinet Reformasi.

 

Posted November 4, 2010 by Ahmaris in menulis

PERKEMBANGAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN SEMASA DEMOKRASI TERPIMPIN   Leave a comment

PERKEMBANGAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN

SEMASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Masa Demokrasi Terpimpin

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan perintah harian bagi seluruh anggota TNI untuk melaksanakan dan mengumumkan dekrit tersebut. Mahkamah Agung membenarkan dekrit tersebut. DPR hasil pemilu pertama, pada tanggal 22 Juli 1959 menyatakan kesediaan untuk bekerja berdasarkan UUD 1945.

Negara Indonesia kembali kepada UUD 1945 dengan beberapa alasan sebagai berikut.

  • UUD 1945 tidak mengenal bentuk negara serikat dan hanya mengenal bentuk negara kesatuan sesuai dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.
  • UUD 1945 tidak mengenal dualisme kepemimpinan (dua pimpinan) antara pimpinan pemerintah (perdana menteri) dan pimpinan negara (presiden).
  • UUD 1945 mencegah timbulnya liberalisme, baik dalam politik maupun ekonomi dan juga mencegah timbulnya kediktatoran.
  • UUD 1945 menjamin adanya pemerintahan yang stabil.
  • UUD 1945 menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dan dasar negara.
  • Bagaimana situasi politik dan ekonomi setelah 5 Juli 1959?

A. Situasi politik

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno melakukan tindakan politik untuk membentuk alat-alat negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Selain itu, Presiden Soekarno mulai mencetuskan demokrasi terpimpin.

a. Pembentukan alat-alat negara

1. Pembentukan Kabinet Kerja

Dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, mulai tanggal 10 Juli 1959 Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) dibubarkan. Kemudian dibentuk kabinet baru. Dalam kabinet baru ini, Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri. Sementara itu, Djuanda ditunjuk sebagai Menteri Pertama. Kabinet baru ini diberi nama Kabinet Karya. Program Kabinet Kerja ada tiga, yaitu: keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Jaya, dan sandang dan pangan.

2. Pembentukan MPRS

Dalam dekrit presiden 5 Juli 1959 ditegaskan bahwa pembentukan MPRS akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Anggota MPRS terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan daerah-daerah dan golongan. Oleh karena itu, pembentukan majelis merupakan pemenuhan dekrit tersebut. MPRS merupakan pengganti Dewan Konstituante yang telah bubar. Anggota-anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. MPRS dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959.

Anggota MPRS harus memenuhi syarat, antara lain: setuju kembali kepada UUD 1945, setia kepada perjuangan RI, dan setuju dengan Manifesto Politik. Keanggotaan MPRS menurut Penpres No. 2 Tahun

1959 terdiri atas: 261 orang anggota DPR; 94 orang utusan daerah; dan 200 orang golongan karya. Sedangkan tugas MPRS adalah menetapkan Garis- garis Besar Haluan Negara (GBHN).

3. Pembentukan DPAS

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penpres No. 3 tahun 1959. DPAS ini bertugas memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. DPAS diketuai oleh Presiden dan beranggotakan 45 orang, terdiri atas: 12 orang wakil golongan politik, 8 orang utusan atau wakil daerah, 24 orang wakil dari golongan karya dan 1 orang wakil ketua.

4. DPR hasil pemilu 1955 tetap

DPR hasil Pemilu I tahun 1955 yang dibentuk berdasarkan UU No. 7 tahun 1953 tetap menjalankan tugasnya berdasarkan UUD 1945. DPR tersebut harus menyetujui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah sampai DPR yang baru tersusun.

b. Menegakkan demokrasi terpimpin

1. Penetapan Manipol sebagai GBHN

Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno berpidato. Pidatonya diberi judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Pidato tersebut merupakan penjelasan dan pertanggungjawaban atas Dekrit 5 Juli 1959 dan merupakan kebijakan Presiden Soekarno pada umumnya dalam mencanangkan sistem demokrasi terpimpin. Pidato ini kemudian dikenal dengan sebutan “Manifesto Politik Republik Indonesia” (Manipol). DPAS dalam sidangnya pada bulan September 1959 mengusulkan kepada pemerintah agar pidato Presiden Soekarno yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara dan dinamakan “Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol)”.

Presiden Soekarno menerima baik usulan tersebut. Pada sidangnya tahun 1960, MPRS dengan ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960 menetapkan Manifesto Politik menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ketetapan tersebut juga memutuskan bahwa pidato Presiden Soekarno pada tanggal 7 Agustus 1960, yang berjudul “Jalannya Revolusi Kita” dan pidato di depan sidang Umum PBB yang berjudul “Membangun Dunia Kembali” (To Build the World a New) merupakan Pedoman-pedoman Pelaksanaan

Manifesto Politik. Dalam pidato pembukaan Kongres Pemuda di Bandung pada bulan Februari 1960, Presiden Soekarno menyatakan bahwa intisari Manipol ada lima. Lima intisari itu adalah UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK).

2. Pembentukan DPR-GR

Pada tanggal 5 Maret 1960 DPR hasil Pemilu I tahun 1955 dibubarkan oleh Presiden Soekarno, karena menolak Rencana Anggaran Belanja Negara yang diajukan oleh pemerintah. Tidak lama kemudian  Presiden berhasil menyusun daftar anggota DPR. DPR yang baru dibentuk tersebut dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). Seluruh DPR-GR ditunjuk oleh Presiden mewakili golongan masing-masing. Anggota DPR-GR dilantik pada tanggal 25 Juni 1960. Dalam upacara pelantikan tersebut, Presiden Soekarno menyatakan bahwa tugas DPR-GR adalah melaksanakan Manipol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Pada upacara pelantikan wakil-wakil ketua DPR-GR tanggal 5 Januari 1961, Presiden Soekarno menjelaskan kedudukan DPR-GR. DPR-GR adalah pembantu presiden/mandataris MPRS dan member sumbangan tenaga kepada Presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang ditetapkan MPRS. Karena itu, pembentukan DPR-GR supaya ditangguhkan. Alasannya adalah sebagai berikut.

  • Perubahan perimbangan perwakilan golongan- golongan dalam DPR-GR memperkuat pengaruh dan kedudukan suatu golongan tertentu yang mengakibatkan kegelisahan-kegelisahan dalam masyarakat dan memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
  • DPR yang demikian, pada hakikatnya adalah DPR yang hanya mengiyakan saja, sehingga tidak dapat menjadi soko guru negara hokum dan demokrasi yang sehat.
  • Pembaruan dengan cara pengangkatan sebagaimana yang dipersiapkan itu adalah bertentangan dengan asas-asas demokrasi yang dijamin oleh undang-undang.

Tokoh-tokoh lain yang tidak menjadi anggota Liga Demokrasi juga menyatakan keberatan terhadap pembubaran DPR hasil Pemilu tahun 1955. Misalnya, Mr. Sartono dan Mr. Iskaq Cokrohadisuryo (teman lama Presiden Soekarno dalam PNI). Di samping itu, juga muncul reaksi keras dari Masyumi dan PRI. Sutomo (Bung Tomo) dari Partai Rakyat Indonesia (PRI) lewat pengaduannya yang disampaikan pada tanggal 22 Juni 1960 dengan tegas menyatakan bahwa kabinet yang dipimpin Soekarno melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945. Pelanggaran yang dilakukan adalah membubarkan Parlemen Republik Indonesia hasil pilihan rakyat. Menurut Sutomo, tindakan pembubaran parlemen hasil pilihan rakyat merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Dikatakan sewenangwenang karena:

  • ada paksaan untuk menerima Manipol tanpa diberi waktu terlebih dulu untuk mempelajarinya;
  • ada paksaan untuk bekerja sama antara golongan nasionalis, agama, dan komunis.

Reaksi-reaksi yang dilancarkan beberapa partai tersebut ditanggapi Presiden Soekarno dengan rencana membubarkan partai-partai tersebut. Rencana pembubaran partai-partai ditentang oleh PNI dan PKI sehingga Presiden Soekarno tidak jadi membubarkannya. Partai PNI dan PKI merupakan partai yang dekat dengan Presiden, maka suaranya didengarkan. Sedangkan Partai Masyumi dan PSI yang terlibat

pemberontakan PRRI/Permesta dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960 oleh Presiden Soekarno.

4. Kedudukan PKI semakin kuat

Di antara partai-partai yang ada, PKI merupakan partai yang menempati kedudukan istimewa

di dalam sistem Demokrasi Terpimpin. Di bawah pimpinan D. N. Aidit, dengan tegas PKI mendukung

konsepsi Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno yang berporoskan pada Nasakom. PKI berhasil

DPR-GR ternyata tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana tuntutan UUD 1945 karena anggotanya ditunjuk Presiden Soekarno. Mereka selalu tunduk terhadap keputusan Soekarno. DPR yang menurut UUD 1945 seharusnya sejajar dengan Presiden pada kenyataannya berada di bawah presiden. Bahkan, ketua DPR-GR berasal dari menteri yang menjadi bawahan Presiden.

3. Reaksi terhadap pembubaran DPR hasil Pemilu 1955

Tindakan pembubaran DPR hasil Pemilu tersebut mendapat reaksi keras dari partai-partai. Pada bulan Maret tahun 1960, beberapa partai mendirikan Liga Demokrasi. Liga Demokrasi diketuai oleh Imron Rosyadi dari NU. Anggota Liga Demokrasi terdiri dari beberapa tokoh partai politik seperti Masyumi, Parkindo, Partai Katolik, Liga Muslimin, PSI, dan IPKI. Mereka menyatakan bahwa kebijaksanaan Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu I serta pembentukan DPR-GR merupakan tindakan yang tidak tepat. Liga Demokrasi mengusulkan agar dibentuk DPR yang demokratis dan konstitusional.  Presiden Soekarno akan lemah terhadap PNI. Ikut sertanya PKI dalam kehidupan politik Indonesia berarti menduakan Pancasila dengan suatu ideology yang bertentangan. Letak pertentangannya adalah sebagai berikut.

  • Pancasila berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan PKI cenderung ateis.
  • Pancasila berasaskan Persatuan Indonesia, sedangkan PKI berdasarkan internasionalisme.
  • Pancasila berasaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sedangkan komunisme berlandaskan pertentangan antarkelas.

Dengan cara mendekati Presiden Soekarno, kedudukan PKI semakin kuat. Manipol harus dipegang

teguh sebagai satu-satunya ajaran Revolusi Indonesia sehingga kedudukan Pancasila digeser oleh Manipol. Secara tegas, D.N. Aidit menyatakan bahwa Pancasila hanya dibutuhkan sebagai alat pemersatu. Kalau rakyat Indonesia sudah bersatu, Pancasila tidak diperlukan lagi. Keadaan semacam ini menggelisahkan berbagai kalangan yang sepenuhnya meyakini Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sekelompok wartawan yang mempunyai keyakinan kuat terhadap Pancasila membentuk Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS) dengan harapan agar Presiden Soekarno berpaling dari PKI dan menempatkan diri di pihak pembela Pancasila. Dukungan ini tidak diterima oleh Presiden Soekarno. Justru BPS dilarang kehadirannya. Di antara partai-partai yang masih berani meneror mental PKI adalah Partai Murba. Akan tetapi, akhirnya PKI berhasil mempengaruhi Presiden Soekarno untuk membubarkan Partai Murba. PKI juga berhasil menyusup ke dalam tubuh partai-partai dan beberapa organisasi lain yang ada pada waktu itu. Penyusupan PKI itu mengakibatkan pecahnya PNI menjadi dua. PNI pimpinan Ali Satroamijoyo disusupi tokoh PKI Ir. Surachman sehingga haluannya menjadi sejajar dengan PKI. Sedangkan, tokoh-tokoh marhaenis sejati malah dikeluarkan dengan dalih mereka adalah marhaenis gadungan. Mereka ini kemudian membentuk kepengurusan sendiri di bawah pimpinan Osa Maliki dan Usep Ranawijaya. Kemudian dikenal sebagai PNI Osa-Usep.

Satu-satunya kekuatan sosial politik terorganisasi yang mampu menghalangi PKI dalam usahanya merobohkan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila adalah TNI. Oleh karena itu, PKI memusatkan perhatiannya kepada TNI dari dalam. PKI membina kader-kader dan simpatisan-simpatisan di kalangan anggota TNI dengan cara menjelekjelekkan nama pimpinan TNI yang gigih membela Pancasila. Daerah-daerah, terutama yang banyak kader PKI-nya melancarkan aksi sepihak. Barisan Tani Indonesia (BTI) sebagai ormas PKI diperintahkan mengambil begitu saja tanah-tanah orang lain untuk kemudian dibagi-bagikan kepada anggotanya. Tindakan PKI ini tampaknya merupakan ujian bagi TNI yang berhadapan dengan massa. Di berbagai tempat terjadi pengeroyokan terhadap anggota TNI oleh massa PKI, misalnya di Boyolali. Tindakan PKI yang menelan banyak korban jiwa dan harta ini sementara masih ‘didiamkan’ oleh pemerintah. Karena merasa menang, PKI lebih meningkatkan aksinya. PKI menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk membentuk Angkatan ke-5. Sebagian anggota angkatan ke-5 akan diambil dari PKI yang telah menjadi sukarelawan Dwikora. Usaha pembentukan Angkatan ke-5 ini sampai akhir masa demokrasi terpimpin dapat digagalkan oleh TNI, khususnya Angkatan Darat. Di samping itu, PKI juga menuntut dibentuknya Kabinet Nasakom yang harus mempunyai menteri-menteri dari PKI. Tuntutan ini sebagian dikabulkan oleh Presiden Soekarno dengan mengangkat pimpinan utama PKI seperti D. N. Aidit, Lukman, dan Nyoto menjadi menteri, walaupun tidak memegang departemen.

5. Pembentukan Front Nasional dan MPPR

Dalam rangka menegakkan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno juga membentuk lembagalembaga lain. Selain MPRS, DPR-GR, DPAS, dan Kabinet, Presiden membentuk Front Nasional, Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), dan Dewan Perancang Nasional (Depernas). Front Nasional dibentuk berdasarkan Penpres No. 13 Tahun 1959. Front Nasional adalah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita Proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Front Nasional diketuai Presiden Soekarno. MPPR dibentuk berdasarkan Penpres No. 4 Tahun 1962 yang anggotanya bertugas membantu Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi dalam mengambil kebijaksanaan khusus dan darurat dalam menyelesaikan revolusi. Anggota MPPR adalah para menteri yang mewakili MPRS dan DPR-GR, departemen-departemen, angkatanangkatan, dan wakil dari organisasi Nasakom.

6. Penyimpangan dari UUD 1945

Pada masa demokrasi terpimpin, tampak bahwa Presiden Soekarno menjadi “pemimpin tunggal” dan sumber pedoman kehidupan bernegara. Konstitusi yang ada diabaikan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan terjadinya penyimpanganpenyimpangan terhadap konstitusi. Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pada awalnya masyarakat Indonesia yakin bahwa dengan kembali kepada UUD 1945, bangsa dan negara Indonesia akan mengalami perubahan struktur politik yang lebih baik. Masyarakat yang telah lama hidup dalam kekacauan politik merindukan suatu masa yang diwarnai kehidupan politik berdasarkan konstitusi yang berlaku. Ketidakstabilan politik menghambat perkembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Ternyata harapan dan kerinduan masyarakat akan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen tidak terpenuhi. Meskipun secara tegas dalam dekrit dinyatakan bahwa bangsa Indonesia harus kembali kepada UUD 1945, kenyataanya masih terdapat banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya. Kebijakan Presiden Soekarno dalam penegakan demokrasi terpimpin banyak menyimpang dari UUD 1945. Menurut Presiden Soekarno, terpimpin berarti terpimpin secara “mutlak” oleh pribadinya.

Pada masa itu muncul sebutan Pemimpin Besar Revolusi. Hal itu untuk memperlihatkan bahwa Presiden Soekarno adalah pemimpin tunggal atau mutlak. Sedangkan, terpimpin menurut UUD 1945 artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang

dalam hal ini dipimpin oleh MPR. Menurut UUD 1945, presiden dipilih MPR sebagai mandataris MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Dengan kata lain, kedudukan presiden ada di bawah MPR. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 6 ayat (2), yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak”. Sedangkan, dalam demokrasi terpimpin, berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Dengan demikian, lembaga tertinggi ini berada di bawah Presiden. Demikian juga dengan DPAS dan DPR-GR.

Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung diangkat menjadi menteri. Padahal, kedua jabatan tersebut menurut teori Trias Politica harus terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah ditempatkan di bawah presiden. Menurut UUD 1945 pasal 7: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya, dapat dipilih kembali”. Sedangkan, Sidang Umum MPRS tahun 1963 menetapkan bahwa Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Keputusan itu dikukuhkan dengan Tap MPRS No. III/MPRS/1963. Ketetapan MPRS tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945.

c. Politik luar negeri Indonesia

1. Landasan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin

Pada masa demokrasi terpimpin, ada 4 dokumen yang dijadikan sebagai landasan politik luar negeri Indonesia. Dokumen-dokumen itu adalah sebagai berikut.

  • UUD 1945
  • Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang terkenal sebagai “Manifesto Politik Republik Indonesia”. Manifesto politik ini dijadikan sebagai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960, tanggal 29 Januari 1960, dan diperkuat dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/I/1960, tanggal 19 November 1960.
  • Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang berjudul “Jalannya Revolusi Kita”. Berdasarkan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, tanggal 9 November 1960 menjadi “Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia”.
  • Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 di muka Sidang Umum PBB yang berjudul “Membangun Dunia Kembali”. Pidato ini ditetapkan sebagai “Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik
  • Republik Indonesia” dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, tanggal 19 November 1960. Kemudian berdasarkan Keputusan DPA No. 2/Kpts/Sd/61, tanggal 19 Januari 1961, dinyatakan sebagai “Garis-garis Besar Politik Luar Negeri Republik Indonesia” dan sebagai “Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Luar Negeri Republik Indonesia”.

2. Politik luar negeri Indonesia bersifat konfrontatif

Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri yang dipraktikkan adalah politik luar negeri yang revolusioner. Dalam beberapa hal politik luar negeri Indonesia sarat konfrontasi karena masa itu oleh Pemerintah Presiden Soekarno dianggap sebagai masa konfrontasi. Diplomasi yang revolusioner, diplomasi yang konfrontatif, diplomasi perjuangan, diplomasi yang mau merombak dan menyusun suatu suasana dan perimbangan baru antara negara-negara dipakai sebagai alat politik luar negeri. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu “Oldefos” (Old Established Forces) dan “Nefos” (New Emerging Forces). Soekarno menyatakan bahwa ketegangan-ketegangan di dunia pada dasarnya akibat dari pertentangan antara kekuatan-kekuatan orde lama (Oldefos) dan kekuatan-kekuatan yang baru bangkit (Nefos). Imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme mengabdi Pada kekuatan lama. Saat pemerintah Indonesia menganut system demokrasi terpimpin, cita-cita politik luar negeri yang bebas-aktif tidak tercapai. Terjadi penyimpangan- penyimpangan. Negara Indonesia ternyata tidak bebas dari blok-blok negara lain, tetapi justru condong ke arah blok sosialis-komunis.

Karena politik luar negeri Indonesia bersifat konfrontatif, revolusioner dan cenderung berpihak ke blok timur, maka pergaulan Indonesia di dunia internasional menjadi semakin sempit. Berikut ini adalah beberapa kebijakan luar negeri yang dilakukan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin.

􀂐 Memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda (17 Agustus 1960).

􀂐 Mengirim kontingen pasukan perdamaian (pasukan Garuda II) ke Kongo (10 September 1960).

􀂐 Indonesia ikut terlibat dalam Gerakan Non Blok (September 1961).

􀂐 Pembebasan Irian Jaya (1962).

􀂐 Konfrontasi dengan Malaysia (1963).

􀂐 Menyelenggarakan Ganefo I (Games of the New Emerging Forces) (1963).

􀂐 Indonesia keluar dari keanggotaan PBB (1964).

􀂐 Mempraktikkan politik luar negeri yang condong ke negara-negara sosialis-komunis (blok timur).

Indonesia membuka hubungan poros Jakarta—Peking (Indonesia—RRC) dan poros Jakarta—Pnom Penh—Hanoi—Peking— Pyongyang (Indonesia — Kamboja — Vietnam Utara—RRC—Korea Utara). Presiden Soekarno dengan politik mercusuarnya berpendapat bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang mampu menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Dengan politik mercusuar, Indonesia

mengambil posisi sebagai pelopor dalam memecahkan masalah-masalah internasional pada masa itu. Dengan demikian Indonesia akan diakui sebagai negara yang pantas diperhitungkan di Asia.

Pada praktiknya, politik mercusuar merugikan masyarakat secara nasional. Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam masa demokrasi terpimpin, sistem politik yang diberlakukan juga menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

3. Konfrontasi dengan Malaysia

Rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang diprakarsai Inggris menimbulkan persoalan

baru bagi negara-negara yang berdampingan, misalnya Indonesia, Filipina, dan Malaya. Indonesia secara tegas menentang pembentukan Federasi Malaysia. Indonesia menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialis Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Satu pangkalan militer asing yang ditujukan antara lain untuk menentang Indonesia dan juga menentang New Emerging Forces di Asia Tenggara. Oleh karena itu, pembentukan federasi itu harus digagalkan. Pemerintah Indonesia, Malaya, dan Philipina mengadakan beberapa kali pertemuan untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Perundingan dilaksanakan dari bulan April – September 1963. Berikut ini adalah rangkaian pertemuan ketiga negara yang membahas masalah pembentukan negara federasi Malaysia.

  • Tanggal 9–17 April 1963. Di Philipina, para menteri luar negeri ketiga negara bertemu untuk membicarakan masalah pembentukan Federasi Malaysia, kerja sama antarketiga negara, dan mempersiapkan pertemuan-pertemuan selanjutnya.
  • 1 Juni 1963. Presiden Soekarno (Indonesia) dan PM Tengku Abdul Rachman (Malaya) mengadakan
  • pertemuan di Tokyo, Jepang. PM Malaya menyatakan kesediaannya untuk membicarakan masalah yang sedang dihadapi dengan Presiden RI dan Presiden Filipina, baik mengenai masalah-masalah yang menyangkut daerah Asia Tenggara maupun rencana pembentukan Federasi Malaysia.
  • Tanggal 7–11 Juni 1963. Menteri luar negeri Malaya, Indonesia, dan Philipina bertemu di Manila untuk membicarakan persiapan rencana pertemuan 3 kepala pemerintahan.
  • Tanggal 9 Juli 1963. Perdana Menteri Tengku Abdul Rachman menandatangani dokumen pembentukan Negara Federasi Malaysia di London. Tindakan ini membuat negara Filipina dan Indonesia bersitegang dengan Malaysia.
  • Tanggal 3 Juli – 5 Agustus 1963. Kepala pemerintahan Malaysia, Filipina, dan Indonesia mengadakan pertemuan di Manila.

Pertemuan ini menghasilkan Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Dalam Persetujuan Manila antara lain dikatakan bahwa Indonesia dan Filipina akan menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia apabila dukungan rakyat di daerah Borneo diselidiki oleh otoritas yang bebas dan tidak memihak, yaitu Sekretaris Jenderal PBB atau wakilnya.

  • Tanggal 16 September 1963. Negara Federasi Malaysia diresmikan, tanpa menunggu hasil penyelidikan dari misi PBB. Pemerintah Indonesia menuduh Malaysia telah melanggar DeklarasiBersama.
  • Tanggal 17 September 1963. Masyarakat di Jakarta mengadakan demonstrasi di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Tindakan tersebut dibalas oleh masyarakat Malaysia dengan melakukan demonstrasi terhadap Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia. Hubungan diplomatic antara Indonesia dan Malaysia putus pada tanggal 17 September 1963.

Sejak itu hubungan Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi ABRI dan kepala negara berpidato mengenai Dwikora. Isi pidato itu antara lain sebagai berikut.

Ø  Perhebat revolusi Indonesia.

Ø  Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei untuk membubarkan Negara Boneka Malaysia. Untuk menggagalkan pembentukan Negara Federasi Malaysia itu pemerintah melakukan beberapa tindakan, antara lain:

Ø  pemerintah mengadakan konfrontasi senjata dengan Malaysia;

Ø  pembentukan sukarelawan yang terdiri dari ABRI dan masyarakat; dan

Ø  mengirimkan sukarelawan ke Singapura dan Kalimantan Utara, wilayah Malaysia, melalui Kalimantan untuk melancarkan operasi terhadap Angkatan Perang Persemakmuran Inggris

Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia membawa beberapa akibat berikut.

v  Timbulnya politik Poros Jakarta—Peking.

v  Hilangnya simpati rakyat Malaysia terhadap Indonesia.

v  Kerugian materi yang sudah dikeluarkan untuk biaya konfrontasi.

4. Indonesia keluar dari PBB

Dalam situasi konflik Indonesia—Malaysia, Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Menanggapi pencalonan Malaysia tersebut, Presiden Soekarno pada tanggal 31 Desember 1964 menyatakan ketidaksetujuannya. Kalau PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan, Indonesia mengancam akan keluar dari PBB. Keberatan Indonesia itu disampaikan oleh Kepala Perutusan Tetap RI di PBB kepada Sekertaris Jenderal PBB, U Thant. Ancaman Indonesia tidak mendapatkan tempat di PBB. Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Keputusan PBB ini membuat Indonesia menyatakan diri keluar dari PBB. Indonesia tidak menjadi

anggota PBB lagi. Keluar dari PBB juga berarti keluar dari keanggotaan badan-badan PBB, khususnya UNESCO, UNICEF, dan FAO. Pernyataan resmi keluarnya pihak Indonesia dari PBB disampaikan melalui Surat Menteri Luar Negeri, Dr. Subandrio, tertanggal 20 Januari 1965. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Indonesia keluar dari PBB secara resmi pada tanggal 1 Januari 1965. Jadi, alasan utama Indonesia keluar dari PBB adalah karena terpilihnya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

B. Keadaan ekonomi

a. Dalam bidang pembangunan

Dalam bidang pembangunan, pemerintah pada tahun 1958 mengeluarkan undang-undang pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas), yakni UU No. 80 tahun 1958. Tugas Dewan Perancang Nasional adalah mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana dan menilai penyelenggaraan pembangunan itu. Dewan yang beranggotakan 80 orang wakil golongan masyarakat dan daerah ini semula dipimpin oleh Muhammad Yamin. Pada tanggal 26 Juli 1960, dewan ini berhasil menyusun “Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana tahapan tahun 1961 – 1969” yang kemudian disetujui MPRS melalui Tap No. 2/MPRS/1960. Pada tahun 1963, Depernas diganti namanya menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas). Bappenas dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Badan ini bertugas untuk menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, menyiapkan dan menilai Mandataris untuk MPRS.

b. Dalam bidang ekonomi–keuangan

Pada masa demokrasi terpimpin keadaan ekonomi Indonesia bisa dikatakan terpuruk dan sangat buruk. Tingkat inflasi sangat tinggi. Untuk mengatasi inflasi dan mencapai keseimbangan dan kemantapan

keadaan keuangan negara (moneter), pemerintah melakukan beberapa tindakan sebagai berikut.

Ø  Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1959 yang mulai berlaku tanggal 25 Agustus 1959. Peraturan ini dikeluarkan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar. Untuk itu nilai uang kertas pecahan Rp. 500 dan Rp 1000 yang beredar saat itu diturunkan masing-masing menjadi Rp 50 dan Rp 100.

Ø  Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1959 Tentang pembekuan sebagian dari simpanan pada bank-bank. Tujuannya untuk mengurangi banyaknya uang dalam peredaran.

Ø  Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.6 tahun 1959. Peraturan ini berisi tentang ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp 1000 dan Rp 500 yang masih berlaku (yang sekarang bernilai Rp 100 dan Rp 50) harus ditukar dengan uang kertas bank baru sebelum tanggal 1 Januari 1960.

Ø  Menyalurkan uang dan kredit baru ke bidang usaha-usaha yang dipandang penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan.

Meskipun sudah melakukan tindakan-tindakan di atas, pemerintah gagal. Uang yang beredar semakin meningkat, sehingga inflasi juga semakin tinggi. Kenaikan jumlah uang yang beredar ini juga disebabkan

tindakan pemerintah yang mengeluarkan uang rupiah baru pada tanggal 13 Desember 1965.

Tindakan ini didasarkan pada Penetapan Presiden RI No. 27 Tahun 1965. Kegagalan pemerintah mengatur masalah keuangan dan ekonomi negara disebabkan juga oleh tidak adanya kemauan politik dari pemerintah untuk menahan diri dalam pengeluaran-pengeluarannya. Misalnya, untuk menyelenggarakan proyek- proyek mercusuar seperti Ganefo (Games of the New Emerging Forces) dan Conefo (Conference of the New Emerging Forces), pemerintah terpaksa harus mengeluarkan uang yang setiap tahun semakin besar. Akibatnya, inflasi semakin tinggi dan hargaharga barang semakin mahal sehingga rakyat kecil semakin sengsara.

c. Dalam bidang perdagangan dan perkreditan luar negeri

Negara Indonesia yang agraris belum mampu memenuhi seluruh kebutuhannya. Hasil pertanian dan perkebunan yang dihasilkan memang dapat dijual ke luar negeri melalui kegiatan ekspor. Kegiatan perdagangan luar negeri ini bertujuan untuk menghasilkan dan meningkatkan devisa. Devisa inilah yang kemudian dipakai untuk membeli barang- barang kebutuhan dari luar negeri yang belum bisa dihasilkan sendiri dalam negeri. Untuk menjaga dan mempertahankan neraca perdagangan luar negeri yang sehat, Indonesia harus meningkatkan ekspor supaya devisa semakin bisa ditingkatkan. Jika terjadi bahwa devisa yang dihasilkan dari kegiatan perdagangan luar negeri tidak mampu menutupi seluruh biaya impor barang kebutuhan, pemerintah “terpaksa” membuat utang luar negeri melalui kredit-kredit yang dikucurkan negara donor.

Dalam hal kredit luar negeri inilah Indonesia dapat terjebak dalam keputusan politik berpihak pada blok tertentu yang sedang bersitegang, entah itu Blok Barat (negara-negara demokrasi Barat) ataupun Blok Timur (negara-negara komunis). Misalnya, melalui Government to Government (G to G), pemerintah RI dan RRC mengadakan hubungan dagang yang menguntungkan kedua negara. Indonesia mengekspor karet ke RRC, tetapi dengan harga yang sangat rendah. Karet tersebut tidak langsung dikirim ke RRC, tetapi justru diolah terlebih dahulu di Singapura menjadi bahan baku yang selanjutnya diekspor Singapura ke RRC. Tentu Singapura yang menerima keuntungan lebih besar dibandingkan Indonesia. Lebih menyakitkan lagi, kapal-kapal yang membawa karet dari Indonesia hanya berhenti di wilayah teritorial Singapura. Karet- karet tersebut ditampung di kapal lain yang sudah siap membawa ke Singapura. Sementara kapal- kapal dari Indonesia meneruskan perjalanan ke Hongkong atau RRC sambil membawa karet yang sudah diolah di Singapura dan dijual dengan harga yang lebih mahal. RRC kemudian mengolah bahan baku karet dari Singapura tersebut menjadi ban dan barangbarang lainnya lalu diekspor ke Indonesia. Celakanya, barang-barang yang diekspor RRC ke Indonesia itu dijual sangat mahal dan diperhitungkan sebagai bantuan luar negeri. Hubungan perdagangan semacam ini sangat merugikan Indonesia, karena Indonesia tidak punya pilihan lain selain menjual karet ke RRC. Ini terjadi karena pemerintah RI memilih masuk dalam blok RRC dan blok negara komunis. Contoh lainnya, untuk membiayai proyek-proyek yang sedang dikerjakan dalam negeri, Presiden/ Mandataris MPRS mengeluarkan Instruksi Presiden No. 018 Tahun 1964 dan Keputusan Presiden No. 360 tahun 1964. Isi dari instruksi presiden dan keputusan presiden itu adalah ketentuan mengenai penghimpunan dan penggunaan Dana-Dana Revolusi. Dana Revolusi tersebut pada awalnya diperoleh dari pungutan uang call SPP dan pungutan yang dikenakan pada pemberian izin impor dengan deferrend payment (impor dibayar dengan kredit karena tidak cukup persediaan devisa). Dalam praktiknya, barang-barang yang diimpor dengan system kredit itu adalah barang-barang yang tidak member manfaat bagi rakyat banyak karena merupakan barang mewah atau barang perdagangan lainnya.

Akibat kebijakan luar negeri yang semacam itu, utang-utang negara bertambah besar. Sementara itu, ekspor barang ke luar negeri semakin menurun. Devisa negara juga semakin menipis. Oleh karena itu, sering terjadi bahwa beberapa negara tidak mau lagi berhubungan dagang dengan Indonesia karena utang-utangnya tidak dibayar. Di dalam negeri, situasi keuangan yang buruk ini mengganggu produksi, distribusi, dan perdagangan. Masyarakatlah yang akan mengalami kerugian dari praktik perdagangan dan perkreditan luar negeri ini.

Posted Oktober 26, 2010 by Ahmaris in menulis

PERKEMBANGAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN SEMASA DEMOKRASI LEBERAL   2 comments

PERKEMBANGAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN

SEMASA DEMOKRASI LEBERAL

Masa Demokrasi Liberal

Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan pada tahun 1950, Indonesia menganut system pemerintahan parlementer dengan kabinet ministerial. Pemerintahan parlementer ini mewarnai kehidupan demokrasi liberal dari tahun 1950 – 1959. Selain itu, Undang-Undang Dasar RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara1950 (UUDS).

A. Peristiwa politik

a. Ketidakstabilan politik

Pada masa pemerintahan demokrasi liberal, di tanah air muncul banyak partai. Partai-partai tersebut antara lain PNI, Masyumi, NU, PKI, PSI, Murba, PSII, Partindo, Parkindo, dan Partai Katolik. Dalam perkembangan selanjutnya, demokrasi liberal yang ditandai dengan banyak partai ternyata  tidak menguntungkan bangsa Indonesia. Sistem multi partai tersebut menimbulkan persaingan antargolongan. Persaingan itu menjurus ke arah pertentangan golongan. Akibatnya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi terganggu. Masing-masing partai hanya mau mencari kemenangan dan popularitas partai dan pendukungnnya. Oleh karena itu, sistem multi partai pada waktu itu justru mengakibatkan ketidakstabilan politik Indonesia. Ketidakstabilan politik juga diwarnai jatuh bangunnya kabinet karena antara masing-masing partai tidak ada sikap saling percaya. Sebagai bukti dapat dilihat serentetan pergantian kabinet dalam waktu yang relatif singkat berikut ini.

􀂐 Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951).

􀂐 Kabinet Sukiman (April 1951 – Februari 1952).

􀂐 Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953).

􀂐 Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953 – Agustus 1955).

􀂐 Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956)

􀂐 Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 – Maret 1957).

􀂐 Kabinet Juanda (Maret 1957 – Juli 1959).

Silih bergantinya kabinet dalam waktu yang relatif singkat menyebabkan ketidakpuasan pemerintahan daerah. Karena pemerintahan pusat sibuk dengan pergantian kabinet, daerah kurang mendapat perhatian. Tuntutan-tuntutan dari daerah ke pusat sering tidak dikabulkan. Situasi semacam ini menyebabkan kekecewaan dan ketidakpuasan daerah terhadap pusat. Situasi ini menyebabkan munculnya gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan.

Gejala tersebut dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Gejala provinsialisme akhirnya berkembang ke separatisme atau usaha memisahkan diri dari pusat. Gejala tersebut terwujud dalam berbagai macam pemberontakan, misalnya PRRI atau Permesta. Ketidakstabilan politik pada waktu itu juga disebabkan oleh adanya pertentangan di antara para politisi dan TNI Angkatan Darat. Hal ini tampak dalam peristiwa 17 Oktober 1952. Pada tanggal 17 Oktober 1952, pimpinan TNI Angkatan Darat dan Kepala Staf Angkatan Perang menghadap Presiden. Mereka meminta pemerintah membubarkan parlemen dan membentuk parlemen baru. Menurut pihak TNI AD, parlemen telah mencoba mencampuri urusan intern TNI AD.

Bersamaan dengan itu juga terjadi demonstrasi di luar istana yang menuntut pembubaran parlemen. Demonstrasi semacam itu tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di Bandung. Ketidakstabilan politik dalam negeri sangat mengganggu kehidupan bidang-bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, masa pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan kondisi politik yang stabil dan mantap mutlak diperlukan.

b. Pemilu I

Pemilihan Umum (Pemilu) sudah direncanakan oleh pemerintah, tetapi program ini tidak segera terwujud. Karena usia kabinet pada waktu itu relatif singkat, persiapan-persiapan secara intensif untuk program tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pemilu merupakan wujud nyata pelaksanaan demokrasi. Pemilu I di Indonesia dilaksanakan pada masa kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu I yang diselenggarakan pada tahun 1955 dilaksanakan dua kali, yaitu:

  • tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen,
  • tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante (Dewan Pembentuk Undang-Undang Dasar).

Secara serentak dan tertib seluruh warga negara yang mempunyai hak memilih mendatangi tempat pemungutan suara untuk menentukan pilihannya. Pemilu berjalan lancar dan tertib. Empat partai yang muncul sebagai pemenang dalam Pemilu pertama adalah: Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kabinet yang terbentuk setelah Pemilu I adalah Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956). Kabinet baru ini mendapat tantangan dari berbagai pihak, misalnya dari PKI dan PSI. Kabinet Ali ini mendapat kepercayaan penuh dari Presiden Soekarno. Hal ini sangat kentara dari pidatonya di depan Parlemen pada tanggal 26 Maret 1956, yang menyebut cabinet ini sebagai titik tolak dari periode planning dan investement. Kabinet Ali Sastroamijoyo II ini pun tidak lama, kemudian jatuh. Beberapa kesulitan yang dihadapi, misalnya berkobarnya semangat anti Cina dan adanya kekacauan di daerah-daerah. Pengganti Kabinet Ali adalah Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Kabinet Juanda pun tidak mampu meredakan ‘suhu’ politik pada masa itu yang semakin memanas. Suhu politik yang terus memanas tersebut antara lain disebabkan oleh perselisihan antarpartai dan gejolak-gejolak yang terjadi di berbagai daerah. Situasi politik semakin tidak stabil setelah Konstituante tidak mampu atau gagal menunaikan tugas yang diembannya. Konstituante gagal merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Menurut Presiden Soekarno, ketidakstabilan politik dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara pada waktu itu disebabkan oleh adanya banyak partai. Oleh karena itu, demi keselamatan negara, Presiden Soekarno mengajukan konsepsi baru, yaitu demokrasi terpimpin. Konsepsi ini diajukan oleh Presiden Soekarno di hadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka pada tanggal 21 Februari 1957. Konsepsi ini mendapat reaksi keras dari berbagai pihak. Akibatnya, muncul berbagai macam gerakan separatis, misalnya, Dewan Banteng (Sumatera Tengah), Dewan Garuda (Sumatera Selatan), dan Dewan Manguni (Sulawesi Utara).

Ketidakberhasilan Konstituante dalam menjalankan tugasnya mendorong pemerintah untuk segera bertindak agar kekacauan politik dapat segera diatasi. Presiden Soekarno berpidato di depan konstituante pada tanggal 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali kepada Undang- Undang Dasar 1945. Anjuran ini rupanya merupakan pemenuhan kehendak rakyat, yang telah disampaikan kepada pemerintah. Anjuran ini kemudian diwujudkan dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

c. Politik luar negeri bebas aktif

Sesudah Perang Dunia II, politik dunia ditandai oleh munculnya dua kekuatan yang saling bertentangan, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua kekuatan itu mempunyai sistem politik dan bentuk pemerintah yang berbeda. Kedua kekuatan saling bertentangan dan berlomba menyusun dan mengembangkan kekuatan secara politis maupun militer. Situasi pertentangan ini disebut perang dingin. Masing-masing pihak menuntut supaya semua negara di dunia memilih salah satu blok, Blok Barat atau Blok Timur. Republik Indonesia bukan penganut politik luar negeri netral karena menolak untuk mengaitkan dirinya kepada negara atau kekuatan mana pun.

Politik dan sikap Indonesia dilandaskan kepada kemerdekaan dan bertujuan untuk memperkuat perdamaian. Terhadap dua blok kekuatan raksasa dunia yang bertentangan itu, Indonesia tidak mau memilih salah satu pihak. Indonesia menganut “politik bebas aktif”. Bebas berarti Indonesia mengambil jalan sendiri dalam menghadapi masalah-masalah internasional. Dengan aktif dimaksudkan bahwa Indonesia berusaha sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan-pertentangan. Hal ini sesuai dengan cita-cita PBB. Contoh konkret ditunjukkan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo yang memandang perlunya kerja sama bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Pada masa demokrasi liberal ini, pemerintah Indonesia berhasil melaksanakan Konferensi Asia – Afrika di Bandung pada bulan April 1955. Konferensi Asia Afrika akan dibahas pada bab 7 buku ini.

d. Berbagai gangguan keamanan dalam negeri pada masa 1950–1959

Menjelang bergabungnya RIS dan RI menjadi negara kesatuan, terjadi beberapa pemberontakan di berbagai daerah. Latar belakang pemberontakan adalah ketidakpuasan terhadap pembentukan RIS, reaksi terhadap pembubaran RIS, dan ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemberontakan tersebut didalangi oleh Belanda dibantu oleh orang-orang Indonesia yang menjadi kaki tangan Belanda dan gerombolan tertentu. Mereka ingin merongrong persatuan dan kesatuan Indonesia. Gangguan keamanan tersebut terwujud dalam berbagai macam bentuk aksi atau pemberontakan, antara lain: APRA, pemberontakan Andi Azis, RMS, PRRI, dan Permesta.

1. Pemberontakan APRA

Pembentukan APRIS menimbulkan ketegangan yang berujung pada pertumpahan darah. Di kalangan TNI ada keengganan untuk bekerja sama dengan tentara bekas KNIL. Pihak KNIL juga menuntut agar bekas kesatuan KNIL ditetapkan sebagai alat negara bagian. Ketegangan itu ditambah pertentangan politik antara kelompok yang ingin mempertahankan bentuk negara bagian dan kelompok yang menginginkan negara kesatuan. Di Bandung, gerakan yang menamakan diri sebagai “Angkatan Perang Ratu Adil” memberikan ultimatum kepada pemerintah RIS dan Negara Pasundan untuk diakui sebagai Tentara Pasundan. Mereka juga menolak rencana penggabungan Negara Pasundan dengan Republik Indonesia. Ultimatum itu tidak ditanggapi pemerintah RIS.

Pada pagi hari tanggal 23 Januari 1950, gerombolan APRA menyerang kota Bandung. Pemimpin gerombolan ini adalah Kapten Raymond Westerling. Kapten Westerling ini pada bulan Desember 1946 memimpin pembunuhan massal terhadap rakyat Sulawesi Selatan. Anggota APRA terdiri dari bekas KNIL, pasukan payung, dan polisi Belanda. Mereka membunuh setiap anggota TNI yang mereka temui. Untuk menghadapi gerombolan APRA, pemerintah RIS mengirimkan pasukan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tanggal 23 Januari 1950 itu juga gerombolan APRA mundur dari Bandung. Dalam suatu pertempuran di daerah Pacet (24 Januari 1950), pasukan TNI dapat menghancurkan sisa-sisa gerombolan APRA. Di Bandung diadakan pembersihan. Mereka yang terlibat gerakan APRA ditangkap, termasuk beberapa tokoh Negara Pasundan. Westerling sendiri melarikan diri ke Jakarta. Di Jakarta, Westerling berencana menangkap Sri Sultan Hamengkubuwono IX (menteri pertahanan), Mr. A. Budiardjo, Kolonel TB. Simatupang. Rencana itu dapat digagalkan. Ternyata tokoh di balik rencana itu adalah Sultan Hamid II. Oleh karena itu, Sultan Hamid II kemudian ditangkap. Sementara itu, Westerling kabur ke luar negeri.

2. Pemberontakan Andi Aziz

Andi Azis adalah Letnan Ajudan Wali Negara Negara Indonesia Timur. Pada tanggal 30 Maret 1950, bersama dengan satu kompi anak buahnya diterima ke dalam APRIS. Ia diangkat sebagai komandan kompi dengan pangkat Kapten. Beberapa hari setelah pelantikan, Andi Azis bersama pasukannya dan didukung Batalyon KNIL yang tidak masuk APRIS mengadakan pemberontakan. Latar belakang dari pemberontakan ini adalah sikap Andi Azis yang menolak masuknya pasukanpasukan APRIS dari TNI ke Sulawesi Selatan. Andi Azis menuntut agar pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di daerah NIT. Ia menentang dan menghalangi masuknya pasukan APRIS dari TNI dari Jawa yang dipimpin Mayor Worang. Ia juga menyatakan bahwa Negara Indonesia Timur harus tetap dipertahankan. Bersama pasukan yang dipimpinnya, Andi Azis menawan Letkol Achmad Yusuf Mokoginta (Pejabat Panglima Teritorium Indonesia Timur) beserta seluruh stafnya.

3. Pemberontakan RMS

Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil yang pada waktu itu menjabat sebagai jaksa agung Negara Indonesia Timur diam-diam pergi ke Ambon setelah gagal mendalangi pemberontakan Andi Azis. Di Ambon, ia berhasil mempengaruhi anggota- anggota KNIL untuk membentuk Republik Maluku Selatan (RMS). Pada tanggal 25 April 1950 diproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS) lepas dari Negara Indonesia Timur dan RIS. Soumokil berhasil memindahkan pasukan KNIL dan pasukan Baret Hijau yang ikut dalam pemberontakan Andi Azis ke Ambon. Pasukan inilah yang menjadi tulang punggung RMS.

Pada awalnya, pemerintah ingin menyelesaikan masalah RMS secara damai. Pemerintah mengirimkan misi damai yang dipimpin Dr. Leimena. Namun, upaya damai ini gagal. Pemerintah kemudian mengirim pasukan untuk menumpas gerombolan tersebut pada tanggal 14 Juli 1950. Setelah sekitar 6 bulan, seluruh Maluku Tengah dapat direbut. Akhirnya, anggota gerombolan itu melarikan diri ke hutan-hutan dan gunung-gunung. Soumokil sendiri juga melarikan diri. Pada bulan November 1950, kota Ambon dapat dikuasai pasukan APRIS. Dalam perebutan benteng Victoria, Letkol Slamet Riyadi gugur. Pada Tanggal 2 Desember 1963, Soumokil tertangkap. Ia diajukan ke Mahmilub, kemudian dijatuhi hukuman mati.

4. Pemberontakan PRRI

Pemberontakan PRRI dan Permesta berhubungan satu sama lain. Pemberontakan PRRI dan Permesta terjadi di tengah-tengah situasi politik yang sedang bergolak, pemerintahan yang tidak stabil, masalah korupsi, perdebatan-perdebatan dalam konstituante. Penyebab langsung terjadinya pemberontakan adalah pertentangan antara pemerintah pusat dan beberapa daerah mengenai otonomi serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Semakin lama pertentangan itu semakin meruncing. Sikap tidak puas tersebut didukung oleh sejumlah panglima angkatan bersenjata. Pada tanggal 9 Januari 1958, diadakan suatu pertemuan di Sungai Dareh, Sumatera Barat. Pertemuan itu dihadiri tokoh-tokoh militer dan sipil. Tokoh-tokoh militer yang hadir, antara lain: Letkol Achmad Husein, Letkol Sumual, Kolonel Simbolon, Kolonel Dachlan Djambek, dan Kolonel Zulkifli Lubis. Tokoh-tokoh sipil yang hadir antara lain: M. Natsir, Sjarif Usman, Burhanuddin Harahap, dan Sjafruddin Prawiranegara. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan masalah pembentukan pemerintah baru dan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah baru itu.

Atas kejadian tersebut, pemerintah kemudian memanggil Andi Azis ke Jakarta untuk menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi. Akan tetapi, panggilan tersebut tidak diindahkan Andi Azis. Tindakan Andi Azis yang tidak segera datang ke Jakarta sampai batas waktu yang ditentukan dianggap sebagai pembangkangan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengirim pasukan untuk menangkap Andi Azis. Pasukan itu dipimpin Kolonel A.E. Kawilarang. Akhirnya, pada bulan April 1950 Andi Azis menyerahkan diri kepada pemerintah RIS. Ia diadili di Yogyakarta. Dalam waktu singkat pemberontakan ini dapat ditumpas oleh tentara Indonesia.

Pada tanggal 10 Februari 1958 diadakan rapat raksasa di Padang. Letkol Achmad Husein member ultimatum kepada pemerintah pusat yang isinya sebagai berikut.

  • Dalam waktu 5 x 24 jam Kabinet Djuanda menyerahkan mandat kepada Presiden atau Presiden mencabut mandat Kabinet Djuanda.
  • Meminta Presiden menugaskan Drs. Moh. Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk kabinet baru.
  • Meminta kepada Presiden supaya kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden konstitusional.

Ultimatum tersebut ditolak. Letkol Achmad Husein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dachlan Djambek, dan Kolonel Simbolon dipecat. Pada tanggal 15 Februari 1958, Achmad Husein memproklamirkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Proklamasi itu diikuti dengan pembentukan kabinet. Kabinet itu dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Pusat PRRI berkedudukan di Padang. Dengan proklamasi itu, PRRI memisahkan

diri dari pemerintah pusat. Proklamasi PRRI diikuti Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

5. Pemberontakan Permesta

Para tokoh militer di Sulawesi mendukung PRRI di Sumatera. Pada tanggal 17 Februari 1958, Letkol D.J. Somba (Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah) memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Para tokoh militer di Sulawesi memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Pelopor Permesta adalah Letkol Vence Sumual. Pemberontak Permesta menguasai daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.

Untuk menghancurkan gerakan ini pemerintah membentuk Komando Operasi Merdeka. Misi ini dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat. Pada bulan April 1958, Operasi Merdeka segera dilancarkan ke Sulawesi Utara. Ternyata dalam petualangannya, Permesta mendapat bantuan dari pihak asing. Hal ini terbukti saat ditembak jatuhnya sebuah pesawat pada tanggal 18 Mei 1958 di atas Ambon. Ternyata pesawat itu dikemudikan A. L. Pope seorang warga negara Amerika Serikat.

Di bulan Agustus 1958 pemberontakan Permesta dapat dilumpuhkan walaupun sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961. Pemerintah member kesempatan kepada pengikut PRRI/Permesta untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

e. Kemacetan konstituante

Pemilu I ini mengantar terbentuknya Dewan Konstituante. Selama kurun waktu 1956-1959 Dewan Konstituante belum berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Situasi politik Indonesia dalam rentang waktu tersebut semakin tidak menentu. Partai-partai pemenang pemilu tahun 1955 tidak mampu menyelesaikan persoalanpersoalan politik dalam negeri yang semakin memanas. Kehidupan politik semakin memburuk dengan munculnya gejala separatisme. Di daerah-daerah muncul sistem pemerintahan sendiri yang tidak mengakui pemerintah pusat, misalnya PRRI dan Permesta.

Ketidakberhasilan Konstituante menyusun undang- undang dasar baru dan kehidupan politik yang tidak stabil menimbulkan ‘frustrasi’ bagi masyarakat Indonesia. Dalam situasi semacam ini, rakyat berharap pemerintah meninjau kembali cara kerja Dewan Konstituante. Rakyat menginginkan adanya keputusan yang bijaksana dan tepat, sehingga kemacetan dalam sidang dapat teratasi.

Di tengah-tengah frustrasi nasional yang terus meningkat itu, pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno berpidato di depan sidang Konstituante. Presiden Soekarno antara lain menganjurkan agar dalam rangka demokrasi terpimpin, Konstituante menetapkan UUD 1945 menjadi UUD Republik Indonesia. Konstituante kemudian mengadakan siding untuk membahas usulan tersebut.

Untuk mengatasi gerakan ini, TNI melancarkan operasi gabungan AD, AL, dan AU dikenal dengan nama Operasi 17 Agustus. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Akhmad Yani. Di Sumatera Utara, Operasi Sapta Marga dilaksanakan di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Jatikusumo. Di Sumatera Selatan, Operasi Sadar dipimpin Letnan Kolonel Dr. Ibnu Sutowo. Tujuan operasi militer ini adalah menghancurkan kekuatan pemberontak dan mencegah campur tangan asing. Berangsur-angsur wilayah pemberontak dapat dikuasai. Pada tanggal 29 Mei 1958, Achmad Husein dan pasukannya secara resmi menyerah. Penyerahan diri itu disusul para tokoh PRRI lainnya.

Pada tanggal 29 Mei 1959 diadakan pemungutan suara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemungutan suara tidak memenuhi kuorum. Banyak anggota Dewan Konstituante yang tidak hadir. Kemudian diadakan pemungutan suara yang kedua pada tanggal 2 Juni 1959. Pemungutan suara kedua juga tidak memenuhi kuorum. Dengan demikian, terjadi lagi kemacetan dalam Konstituante. Kegagalan yang kedua ini tidak ditanggapi dengan pemungutan suara yang ketiga. Akan tetapi, para anggota dewan mengadakan reses atau istirahat bersidang mulai tanggal 3 Juni 1959. Ternyata reses ini tidak hanya sementara waktu tetapi untuk selamanya. Artinya, Dewan Konstituante membu-barkan diri.

f. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Untuk menanggulangi hal-hal yang dapat membahayakan negara, Letjen A. H Nasution, selaku Kepala Staf Angkatan Darat, mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik terhitung sejak tanggal 3 Juni 1959. Partai Nasional Indonesia melalui ketuanya, Soewirjo, mengirim surat kepada Presiden Soekarno, yang waktu itu berada di Jepang. Surat itu berisi anjuran agar presiden mendekritkan kembali berlakunya UUD 1945 dan membubarkan Konstituante. Partai Komunis Indonesia melalui ketuanya, Aidit, memerintahkan segenap anggotanya untuk tidak menghadiri sidang-sidang, kecuali siding Konstituante. Kehidupan politik semakin buruk dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di daerahdaerah terjadi pemberontakan merebut kekuasaan. Partai-partai yang mempunyai kekuasaan tidak mampu menyelesaikan persoalan. Soekarno dan TNI tampil untuk mengatasi krisis yang sedang melanda Indonesia dengan mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945. Pertimbangan dikeluarkannya dekrit Presiden adalah sebagai berikut.

  • Anjuran untuk kembali kepada UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante.
  • Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang.
  • Kemelut dalam Konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merintangi pembangunan nasional.

Oleh karena itu, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan keputusan (dekrit). Keputusan itu dikenal dengan nama “Dekrit Presiden 5 Juli 1959”. Isi dekrit ini adalah sebagai berikut.

  • Pembubaran Konstituante.
  • Berlakunya UUD 1945.
  • Akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Secara lengkap bunyi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai berikut.

DEKRIT KEMBALI KEPADA UUD 1945

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Dengan ini menyatakan dengan khidmat:

Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang disampaikan kepada segenap

rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara.

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian terbesar Anggota-Anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk

tidak menghadiri sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya.

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara,

Nusa dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh

satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi.

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah

merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/ PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG:

Menetapkan pembubaran Konstituante:

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat

ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan

Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juli 1959

Atas nama rakyat Indonesia

Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang

SOEKARNO

B. Keadaan ekonomi

Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal tidak menunjukkan arah yang stabil. Anggaran pemerintah mengalami defisit. Defisit itu disebabkan antara lain oleh beberapa hal berikut ini.

  • Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat karena tidak stabilnya situasi politik.
  • Pemerintah tidak berhasil meningkatkan produksi dengan menggunakan sumber-sumber yang masih ada.
  • Politik keuangan dirancang di Belanda sebagai akibat dari politik kolonial Belanda. Kita tidak diwarisi ahli-ahli ekonomi yang cukup.

Keadaan ekonomi pada masa liberal ditandai oleh lemah atau rendahnya partisipasi kelas pengusaha dalam sektor perdagangan. Para pengusaha Indonesia tidak bisa mengambil bagian secara aktif dalam sektor perdagangan karena tidak memiliki modal yang cukup. Dr. Sumitro Djojohadikusumo mencermati hal ini, dan memandang perlu untuk memperkuat kelas pengusaha ini. Beliau berpendapat

bahwa perdagangan dan perekonomian Indonesia harus segera ditingkatkan dengan memperkuat kelas pengusaha. Dia mengusulkan kepada pemerintah supaya membantu dan membimbing para pengusaha secara konkret dengan member mereka kredit. Dr. Sumitro yakin, pemberian kredit atau modal akan memacu perkembangan perdagangan dan ekonomi nasional, dan dengan demikian memajukan perekonomian nasional itu sendiri

Pada masa Kabinet Natsir (September 1950 – April 1951) gagasan Sumitro tersebut dilaksanakan. Program itu terkenal dengan sebutan Program Benteng. Selama tiga tahun (1950 – 1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia mendapat kredit bantuan dari Program Benteng. Program ini pada dasarnya ditujukan untuk melindungi usahausaha pribumi. Namun, tujuan dalam program ini tidak tercapai. Para pengusaha Indonesia lamban menjadi dewasa, bahkan ada yang menyalahgunakan bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program industrialisasi. Program ini dikenal sebagai “Rencana Sumitro”. Sasaran rencana Sumitro ditekankan terutama pada pembangunan industri dasar. Misalnya, pendirian pabrik semen, pemintalan, karung, percetakan, dan lain-lain. Kebijakan ini diikuti dengan usaha peningkatan produksi pangan, perbaikan prasarana, dan penanaman modal asing.

Pada masa Kabinet Sukiman (April 1951 – Februari 1952), pemerintah berusaha membatasi krisis moneter. Krisis moneter yang dihadapi adalah defisit anggaran belanja tahun 1952 sebanyak 3 milyar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi yang dilakukan antara lain:

  • menasionalisasi De Javasche Bank,
  • menurunkan biaya ekspor dan melakukan penghematan, dan
  • melanjutkan program Benteng dengan memberikan bantuan pinjaman kepada para pengusaha nasional golongan ekonomi lemah.

Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953–Agustus 1955), ada beberapa kebijakan yang diusahakan dalam bidang ekonomi. Mr Iskak Tjokrohadisurjo (menteri perekonomian) melaksanakan kebijakan Indonesianisasi. Pemerintah berusaha mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi untuk merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Langkah langkah yang diambil antara lain:

  • mewajibkan perusahaan-perusahaan asing memberikan pelatihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan staf,
  • mendirikan perusahaan-perusahaan negara,
  • menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha- usaha swasta nasional, dan
  • memberikan perlindungan bagi pengusaha swasta nasional agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada.

Membentuk Biro Perancang Negara. Biro ini bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Pada bulan Mei 1956, Biro Perancang Negara menghasilkan Rancangan Pembangunan Lima Tahun (1956–1961). Rencana Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan ini disetujui DPR. Karena situasi politik dan ekonomi, Rencana Pembangunan Lima Tahun ini tidak dapat dilaksanakan.

Faktor-faktor yang memberatkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun antara lain:

  • Rendahnya pendapatan negara karena merosotnya harga ekspor bahan mentah.
  • Perjuangan pembebasan Irian Jaya yang mendorong pemerintah untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia.
  • Ketegangan yang terjadi antara pusat dan daerah.
  • Dewan-dewan yang terbentuk di beberapa daerah di luar Jawa mengambil kebijakan sendiri dalam hal ekonomi dengan melakukan perdagangan barter langsung ke luar negeri.
  • Banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk membiayai operasi penumpasan pemberontakan- pemberontakan di berbagai daerah.

Posted Oktober 26, 2010 by Ahmaris in menulis

Cinta pertemuan,,,   Leave a comment

jika Anda cinta dan kehilangan orang itu, kemudian cinta bisa datang lagi ketika Anda bertemu lagi
seperti bermain petak umpet …
tidak peduli mana menyembunyikan atau bahkan jika Anda tidak dapat melihatnya.
itu harus menunggu di suatu tempat untuk Anda
di tengah kekacauan yang tak terhitung jumlahnya ..
seperti doa-doa yang tulus cinta ..
orang-orang jatuh cinta pasti akan bertemu lagi.

Posted September 7, 2010 by Ahmaris in Uncategorized

fakta unik   Leave a comment

Fakta Unik Antara Laki – Laki dan Perempuan

  1. Rata-rata perempuan tidur lebih lama 1 jam saat malam dari pada laki-laki.
  2. Bayi perempuan cenderung lebih cepat berjalan dan berbicara, bayi laki-laki 2 bulan lebih lambat.
  3. Lebih banyak kehamilan dan kelahiran dengan komplikasi (gangguan) saat mengandung bayi laki-laki ketimbang bayi perempuan.
  4. Rata-rata berat otak laki-laki lebih berat 1,4 kg daripada berat otak perempuan.
  5. Pergantian kelamin lebih banyak dilakukan oleh laki-laki.
  6. Perempuan kurang mampu menahan dingin disebabkan permukaan kulit yang lebih besar, sehingga lebih suka pada suhu ruang yang lebih hangat.
  7. Laki-laki lebih suka bicara langsung sesuai tujuannya, sementara pembicaraan perempuan terputus-putus dengan keraguan dan perasaan. Disebabkan serabut penghubung antara belahan otak kanan ( intuisi ) dan kiri ( logika ) lebih sedikit pada perempuan. Sehingga ekspresi perasaan lebih mudah terjadi pada perempuan.
  8. Perempuan lebih baik indra penciumannya disebabkan tingginya hormon estrogen yang diketahui sebagai aktivator reseptor penciuman.
  9. Perempuan mempunyai 75 % lebih banyak kelenjar keringat/peluh ( yang menghasilkan bau badan ) daripada laki-laki.

10.  Kemampuan indra laki-laki untuk mengecap rasa masam, manis dan masin lebih rendah pada perempuan.

  1. Lebih dari dua kali pada perempuan cenderung homoseksual (menyukai sesama jenis) pada usia 45 tahun daripada laki-laki.

12.  Pada saat usia tua perempuan mengalami kerontokan rambut, pada usia yang sama sebagian besar laki-laki mengalami kebotakan. Kebotakan disebabkan produksi berlebihan dari hormon androgen (hormon laki- laki ).

13.  Berpapasan dengan perempuan pada jalanan ramai, laki-laki menghadapkan tubuhnya menghadap perempuan yang dilewatinya. Perempuan cenderung membalikkan badan, sering secara tidak sadar menempatkan tangan di depan badannya untuk melindungi dada.

14.  Kira-kira 48 % laki-laki mendengkur ketika tidur, hanya 22 % pada perempuan.

  1. Laki-laki lebih banyak memilih merah, dan perempuan warna biru.

16.  Perempuan rata-rata 153 detik berada di toilet, laki-laki 113 detik.

  1. Satu berbanding empat, perempuan dibanding laki-laki yang berbicara gagap.

18.  Penelitian di Amerika, perempuan menggunakan waktu hampir 2 kali lebih banyak untuk berbelanja dibanding laki-laki.

19.  Perempuan secara umum yang lebih menentukan corak dan gaya pakaian yang dipakai.

20. Penelitian di England, anak laki-laki lebih mudah dibohongi/diperdaya daripada anak perempuan.

  1. Inilah 10 tempat paling mengerikan, menyeramkan, dan menakutkan di dunia. Kebanyakan diantaranya disebabkan oleh perang, pembunuhan, perampokan, penganiayaan, penculikan, pemerkosaan, dll. Selain itu juga karena masalah suhu yang ekstrim yang tidak memungkinkan untuk bertahan hidup.10. Rusia
    Di Rusia, ada lebih banyak gangster daripada polisi. Orang Rusia dibunuh tiap 18 menitnya, dan rata-rata terjadi 84 kasus pembunuhan sehari dari toal jumlah penduduk sebanyak 143 juta jiwa.

    Pusat kriminalitas Rusia berada di Republik Chechnya, daerah dalam Rusia tepatnya sebelah utara Georgia. Pelacuran, perdagangan narkoba, dan rumah makan bawah tanah secara arbitrer dikuasai oleh orang Chechnya.

    Orang asing diculik lebih sering karena tebusan yang lebih tinggi. Tindakan kriminal lainnya: pencurian dompet, ponsel, kamera, uang, dan penyerangan fisik. Dari negara Super-Power sampai negara dunia ketiga bertanya-tanya apakah komunisme benar-benar menjadi obat untuk Rusia.

    9. Brazil

    Apabila anda ingin berpergian ke Brasil, tidak menjadi soal apakah anda akan dirampok, tapi masalahnya hanya waktu! Kesenjangan sosial masih terus meningkat di samping kekayaan luar biasa di negara yang sedang memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus menanjak ini.

    Tetapi dengan kemakmuran yang meningkat, laju kejahatan juga ikut-ikutan melonjak. Tindak kejahatan di jalan-jalan terus merajalela di bagian-bagian Rio de Janeiro dan Sao Paolo, dan banyak korban dibiarkan tak terluka, mereka membawa pecahan botol untuk dipukul ke leher anda karena gelang yang anda pakai.

    Insiden “penculikan cepat” berkembang di kota-kota besar. Mereka memaksa korbannya untuk menambil uang di ATM untuk tebusan. Apabila korban tidak dapat membayar, mereka bisa menelpon orang tua atau keluarga mereka di rumah.

    Selain kejahatan di jalan-jalan, kelompok-kelompok penjahat terorganisir memerangi polisi dan lembaga umum lainnya yang tak dapat disogok.
    Kerusuhan di penjara secara brutal semakin menjadi-jadi, obat-obatan terlarang dan narco-terorisme menghantui penduduk sipil. Dan jika anda selamat dalam seluruh bencana itu – piranha sedang menunggu anda.

    8. Afrika Selatan

    Negara ini pernah disebut sebagai “Ibukota pemerkosaan di dunia”.
    Walaupun kasus perkosaan sudah nampak cenderung menurun ke angka 113.700 pada 2004, tapi kembali naik pada 2005 sampai ke angka 118.300 kasus.

    Statistik lain untuk Afrika Selatan menunjukkan secara mengerikan laju kasus pembunuhannya yang tinggi. Tuan rumah World Cup 2010 ini berada terus-menerus di daftar 5 teratas negara2 yang tingkat pembunuhannya paling tinggi. Kebanyakan tindak kejahatan terjadi daerah penduduk miskin.

    Bertani di Afrika Selatan sudah menjadi salah satu profesi yang paling berbahaya di dunia. Laju pembunuhan bagi para petani adalah 313.000 – sekitar 8 kali rata-rata laju pembunuhan nasional. Dan di mana pun, seks bisa sangat berbahaya di Afrika Selatan, di mana lebih dari 10 juta orang mengidap virus HIV.

    7. Burundi

    Ukurannya memang kecil, tapi negara miskin yang padat penduduknya ini mempunyai masalah yang sangat besar. Perang saudara antara suku Hutus dan suku Tutsis mencerai-beraikan bangsa ini antara tahun 1993 sampai tahun 2006.

    Gencatan senjatapun dilancarkan namun kebanyakan suplai makanan urung dilaksanakan. Pembunuhan dan kekacauan masal bersaing dengan masalah lingkungan sebagai sakit kepala yang paling besar bagi orang Burundi. Daftar pemimpin yang dibunuh ekstensif, dan kontrol bangsa sudah sering berpindah tangan sejak 50 tahun terakhir.

    Kejahatan yang dilakukan dengan mengembara mengeroyok dan anak-anak bersenjata adalah ancaman bagi pengunjung. Penjabalan, pembajakan mobil dan penculikan menngintai setiap saat, oleh sebab itu anda dinasehati tidak menghentikan mobil untuk membeli cendera-mata.

    Apabila anda dilukai atau diciderai di Burundi, anda mungkin perlu menguasai teknik medis, karena kebanyakan klinik lokal disana tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membantu anda.

    6. Antartika
    Ketika pembunuhan, perkosaan dan perampokan mungkin tidak menjadi masalah besar di bagian dunia ini, lain halnya dengan kondisi alam disini yang sangat tidak bersahabat.

    Antartika adalah rumah untuk beberapa kondisi cuaca ekstrim, dengan air raksa yang turun secara teratur di bawah -60 derajat Celsius (-100F) dan angin yang bertiup lebih dari 100km per jam.

    Jika anda telanjang di cuaca ini selama lebih dari sejam, anda sudah pasti akan mati. Antartika tidak mempunyai rumah sakit, tak ada makanan untuk dimakan dan jika anda hilang, tak ada banyak harapan. Tetapi setidaknya ada satu kedai McDonalds di Scott Base jika anda berhasil menemukannya

5. Afghanistan
Negara ini selama ratusan tahun, menjadi salah satu wilayah di dunia yang paling strategis dan diperebutkan oleh banyak pihak. Padahal negara ini termasuk negara yang miskin, sulit berkembang, dan memiliki keadaan ekonomi dan politik yang tidak stabil.

Pada waktu Uni Soviet menginvasi daerah ini, Pasukan Merah Rusia menanam lebih dari 12 juta ranjau darat di Afghanistan. Ratusan orang tewas, tercabik-cabik, dan lumpuh akibat ledakan ranjau yang dipasang. Setelah Uni Soviet mendatangi Taliban ,Taliban menyatakan kontrol wanita dilarang dari pekerjaan dan universitas.

Pada 2001, Amerika Serikat menggulingkan Taliban. Tetapi penggarongan, persaingan suku dan penggunaan obat-obatan terlarang yang marak menggambarkan kekerasan sudah menyebabkan negara ini menjadi tidak stabil. Pemboman bunuh diri adalah ancaman terus-menerus, dan tak seorang pun di Afganistan aman.

Serangan bunuh diri yang paling maut terjadi di propinsi Baghlan pada November 2007, yang menewaskan lebih dari 70 orang. Selain itu, Afganistan juga termasuk pemasok ganja dan candu terbesar di dunia.

4. Somalia
Somalia adalah negara yang pemerintahannya gagal akibat dari anarkinya, korupsi, kekurangan pemerintah, dan kelaparan. Para turis diperingatkan agar tidak memasuki Somalia, yang menyatakan diri nya “Republik Merdeka Somaliland” atau berlayar dekat “Tanduk Afrika”.

Bajak laut mengawasi perairan ini yang diperlengkapi dengan AK-47 dan akan merampas barang2 dan menahan anda untuk dijadikan tebusan. Perkelahian antar suku sudah meminta ribuan jiwa di sebelah utara Somalia. Sedangkan di ibu kota, Mogadishu diperebutkan oleh banyak suku dan pemimpin perang.

Etiopia pernah menyerang tentara Islamiah di Somalia pada akhir 2006, dan menyebabkan ratusan korban tewas dan ribuan korban penggusuran. Jika anda benar-benar terpaksa ke daerah ini, pastikanlah asuransi anda masih berlaku.

3. Sudan
Keputus-asaan, kematian dan perusakan ialah “simbol” dari negara Sudan.
Terorisme adalah masalah utama bangsa ini, yang sudah dikuasai oleh rezim militer Islamiah sejak kemerdekaannya. Beberapa pembunuh terkenal dunia telah menjejakkan kakinya di Sudan.

Mereka melakukan aksinya dengan mengebom mobil, peluncuran roket dan pembantaian massal. Kekerasan banyak terjadi di daerah Darfur di antara milisi pemback-up pemerintah, tentara pemerintah dan kelompok-kelompok pemberontak lokal.

Sudan juga telah menyebabkani perang terbuka dengan Cad yang berkaitan dengan konflik Darfur. Sejak 2003, 230.000 orang pengungsi Sudan sudah melarikan diri ke Cad timur dari Darfur.

Lebih dari dua juta orang tewas dalam 2 perang saudara yang terjadi selama 50 tahun terakhir. Dengan kondisi gurunnya yang suram, Sudan adalah salah satu tempat yang paling jelek di planet ini.

2. Kolombia
Penculikan adalah masalah utama di Kolombia. Sedikitnya telah terjadi 2338 kasus penculikan di Kolombia pada tahun 1998. Dan 138 orang di antaranya telah dibunuh oleh para penculiknya.

Menempati peringkat 4 dunia sebagai “negara pembunuh” dengan total pembunuhan mencapai 696.800 kasus pada tahun 2006. Target utama para pembunuh adalah para walikota, lusinan dari mereka terbunuh setiap tahunnya.

Dan tentu saja, siapa yang dapat melupakan kokain? Kolombia memasok 75% persediaan kokain dunia dan terima kasih untuk Pablo Escobar dan Cali Cartel, kelompok-kelompok paramiliter yang sudah memerangi pemerintah dalam konflik berdarah dengan tanpa akhir.

Di 2005, 5 orang misionaris Katolik dibunuh, turun dari 9 pada tahun 1999. Pantai indah dan gunung terjal di Kolombia seharusnya menjadikannya firdaus bagi wisatawan, tetapi mungkin tempat ini bisa menjadi tempat yang paling berbahaya untuk dikunjungi.

1. Irak
Tidak masalah entah anda adalah George Bush, Pele atau Chuck Norris – anda tidak akan pernah aman di Irak. Meskipun negara ini kaya akan cadangan minyaknya, tetapi Irak adalah negara yang hancur dimana identik dengan kekerasan, keputus-asaan dan kebingungan.

Sejak 2003, Amerika Serikat sudah menduduki Irak dan menyebabkan perang saudara yang meminta korban lebih dari 650.000 penduduk sipil. Al-Qaeda, pemberontak Sunni, angkatan perang keamanan Shiite, pemberontak Kurdish, tentara Amerika, tentara Turki dan penjahat kriminal dilibatkan di siklus kekerasan yang sayangnya tidak akan mereda dengan cepat tiap saat.

Ranjau yang diimprovisasi/ Improvised Explosive Devices (IEDs), Explosively Formed Penetrators (EFPs) dan ladang ranjau adalah ancaman terus-menerus, seperti pesawat pembom bunuh diri yang juga sudah membunuh ratusan orang.

Penculikan dan pembunuhan acak dilaporkan dengan hampir membuat pikiran mati rasa frekuensi. Sejak 2003, 2 juta orang Irak sudah melarikan diri ke negara tetangga dan 1,9 juta lainnya tetap tinggal di Irak dengan tergusur dari rumah mereka.

Uranium yang dihabiskan yang dipakai sebagai putaran untuk menembus baju baja akan meracuni penduduk sipil Irak dan montir AS selama beberapa dasawarsa. Sungguh, inilah neraka di bumi.

Di dunia ini banyak sekali terjadi berbagai fenomena unik yang terkadang sangat sulit dijelaskan oleh logika, bahkan sampai sekarang juga banyak sekali kejadian yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Di antara kejadian tersebut, terdapat empat kejadian, yang direkam di dunia modern (setidaknya sampai pada tahun 1518). Dan semua kejadian ini sama sekali tidak dapat dijelaskan oleh logika.

1. Kematian Akibat Menari

Juli 1518, seorang wanita yang disebut bernama Frau Troffea berjalan di salah satu jalan sempit di Strasbourg, Prancis, dan mulai menarikan tarian yang berlangsung sekitar empat atau enam hari berturut-turut. Di akhir minggu, 34 orang ikut serta dengan tariannya, dan dalam sebulan, peserta tarian aneh bin ajaib ini mencapai 400 orang.

Para pejabat menyarankan untuk “menari lebih sering” untuk menyembuhkan para penari, tapi pada akhir musim panas, lusinan orang di kota Alsatian meninggal karena serangan jantung, stroke, kelelahan karena tarian yang tidak berhenti sama sekali. Selama beberapa abad, kejadian aneh yang disebut sebagai wabah menari atau Epidemi 1518, sama sekali tidak dapat dijelaskan oleh berbagai ilmuwan mengenai apa yang menyebabkan terjadinya tarian kematian yang aneh dan ajaib ini.

2. Wabah Tawa Tanganyika
Mungkin kejadian paling aneh yang berhasil di masuk dalam dokumentasi sebagai penyakit psikogenik massal ini adalah Wabah Tawa Tanganyika pada 1962. Kejadian lengkap atas kondisi ini digambarkan dalam paper yang diterbitkan pada Central African Journal of Medicine yang diterbitkan pada 1963. Wabah ini dimulai dengan adanya lelucon antara para mahasiswa di salah satu asrama di Tanzania, dan dari hal itu, seorang remaja putri mulai tertawa tanpa kendali. Pertama hanya ada sedikit tawa, yang kemudian makin lama makin panjang, dari sekedar jam, sampai berhari-hari.

Korban wabah ini, yang hampir semuanya adalah wanita, akhirnya mengalami kesakitan, pingsan, masalah pernapasan, gatal-gatal dan bahkan menangis, yang semuanya muncul akibat tawa histeris. Bahkan wabah tawa ini menular ke orang tua para mahasiswa, juga sampai ke sekolah lain dan bahkan ke desa sekitarnya. Dibutuhkan waktu 18 bulan lamanya sebelum wabah tertawa ini berhenti total.

3. Hujan Binatang

Kejadian unik ini mungkin adalah kejadian paling banyak ditemui di dunia. Hujan burung, kelelawar, ikan, bahkan cacing dan berudu sudah dilaporkan dari beberapa penjuru dunia. Para ilmuwan melaporkan bahwa kemungkinan besar ada badai dengan kecepatan tinggi dan angin puting beliung yang melewati air, dan menyedot hewan ini, kemudian dijatuhkan di tempat yang jauh. Hampir selama satu abad ini, para penduduk Honduras merayakan apa yang disebut Lluvia de Peces (Hujan Ikan) setiap tahunnya. Ikan ini dipercaya disedot dari laut dan dijatuhkan 140 mil ke daratan atau mungkin ikan tersebut disedot dari semacam sumber air bawah tahan.

4. Sungai Paling Terpolusi di India tiba-tiba menjadi ‘manis’
2006, Air laut yang masuk ke Mumbai, tiba-tiba berubah rasa menjadi manis, dan fenomena ini di’temukan’ oleh beberapa penduduk Mumbai yang tiba-tiba merasakan air di Sungai Mahim Creek, salah satu sungai paling terpolusi di India, yang menerima ribuan ton limbah mentah dan limbah industri setiap hari-nya tiba-tiba menjadi manis. Selama beberapa jam, penduduk Gujarat mengatakan bahwa air laut di pantai Teethal juga berubah manis.

Dewan Pengendali Polusi Maharashtra (The Maharashtra Pollution Control Board) telah mengeluarkan peringatan agar tidak ada penduduk yang minum air tersebut, tapi tetap saja banyak orang mengumpulkan air tersebut dalam botol-botol, walaupun banyak sampah dan plastik yang ikut terhanyut dalam arus yang ada. Sekitar jam 2 pagi keesokan harinya, para penduduk yang berjaga mulai mengakui bahwa air yang tadinya manis berubah asin kembali.

Posted September 7, 2010 by Ahmaris in menulis